Dibalut Ngopi Bareng DPRD, Pj Gubernur Bali Paparkan Program Kerja Setahun

DENPASAR,baliotonomi.com (6/10/2023) – Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menghadiri rapat koordinasi bersama DPRD Bali bertajuk ‘Koordinasi sekaligus silaturahmi berkenaan dengan sinergitas Eksekutif dan Legislatif’ , Kamis (5/10/2023).
Dalam rakor yang dikemas santai sembari ngopi siang tersebut, Mahendra Jaya membeberkan selama satu tahun lebih masa jabatannya akan fokus mengajak semua pihak ‘Ngrombo’ melaksanakan arahan Presiden Jokowi menuntaskan pengentasan kemiskinan ekstrem tahun 2024 serta penurunan angka stunting.
“Di samping itu juga meneruskan dan memperkuat program-program kerja Gubernur terdahulu,” jelasnya dalam rapat yang dibuka Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama.
Mengenai kemiskinan ekstrem, Mahendra Jaya menyebut persentase kemiskinan ekstrem di Bali sangat kecil, yaitu 0,54%, jauh lebih kecil dibandingkan persentase nasional.
“Saya sudah lapor Pak Presiden, dengan semangat ‘Ngrombo’ saya yakin kemiskinan ekstrim bisa kita tuntaskan. Untuk itu saya mohon bantuan bapak-bapak juga untuk menuntaskan pekerjaan kita,” jelasnya.
Sebagai Penjabat Gubernur Bali akan melanjutkan visi misi Gubernur sebelumnya, yaitu “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” beserta program kerjanya.
“Saya tidak tidak akan mengubah visi misi Gubernur sebelumnya, bahkan akan melanjutkan dan memperkuat program tersebut,” tegasnya.
Hal lain yang menjadi fokus kerjanya selama satu tahun ini juga adalah masalah penanganan sampah. Bali menurutnya adalah tujuan wisata dunia, sehingga permasalahan sampah adalah sangat krusial untuk dituntaskan.
Dalam rapat pagi itu, banyak masukan dari DPRD terkait dengan pembangunan Bali serta beberapa permasalahan. Di antaranya bidang infrastruktur seperti beberapa jalan yang jebol mengakibatkan beberapa desa terisolasi, hingga perlunya normalisasi sungai di kawasan Tukad Badung karena banjir di Kawasan tersebut sudah mulai parah.
Masalah air bersih di Nusa Penida juga diusulkan untuk diselesaikan karena saat ini warga Nusa Penida bisa menghabiskan uang hingga 2 juta rupiah per bulan demi membeli air bersih.
Secara umum, DPRD Prov Bali menyatakan komitmennya untuk mendukung kebijakan Pj. Gubernur Bali, dan terus akan membantu menuntaskan masa kerjanya selama satu tahun ke depan.(*/03).



















