BADUNG,media9 – Realisasi dana hibah untuk KPU dan Bawaslu di Provinsi Bali, serta TNI/Polri untuk mendukung pelaksanaan Pemilukada tahun 2024 sudah terealisasi 100%.
Penandatanganan NPHD untuk hibah dari provinsi ke kabupaten/kota se-Bali juga sudah terlaksana secara serentak di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali.
Hal tersebut disampaikan Pj. Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya pada rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan pemilukada serentak 2024 di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara, di BNDCC, ITDC Nusa Dua, Selasa (30/7/2024).
Mahendra Jaya merinci dana hibah untuk KPU Bali sebesar Rp155 miliar, Bawaslu Rp 41 miliar, Polri Rp30 miliar dan TNI Rp9 miliar.
Sedangkan total dana hibah untuk KPU Rp300 miliar, Bawaslu Rp80 miliar, Polri Rp 68 miliar, TNI Rp24 miliar.
“Kami juga melaporkan pelaksanaan Pemilu 2024 kemarin di Bali telah berjalan aman, lancar dan sukses dengan mengedepankan prinsip-prinsip pemilu yang demokratis,” ujar Mahendra Jaya.
Ia menyebut tingkat partisipan Pemilu 83.34% melebihi nasional sebesar 81,7%.
“Integritas dan profesionalisme penyelenggara pemilu juga sangat baik. Indikatornya bisa dilihat dari pemilu yang berjalan aman dan lancar serta memenuhi asas jujur, adil, transparan dan akuntabel,” ungkapnya.
Mahendra Jaya juga mengatakan, penegakan hukum Pemilu berkepastian, dengan semua masalah yang muncul bisa diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Dengan kerja keras dan kebersamaan atau Ngrombo, kami optimis prinsip-prinsip tersebut dapat kamu terapkan juga di Pemilukada serentak tahun 2024,” tegasnya.
Apresiasi terhadap realisasi hibah oleh Provinsi Bali diapresiasi Menkopolhukam Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Ia berharap daerah lain di Nusa Tenggara bisa menyusul Bali karena Pemilukada akan segera dilaksanakan.
Ia menyampaikan, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta walikota dan wakil walikota, maka Pemilukada serentak tahun 2024 akan dilaksanakan 27 November 2024 oleh 545 daerah.
Hadi Tjahjanto menekankan pentingnya sinergitas pemerintah, penyelenggara pemilu dan peserta pemilu sehingga pelaksanaan Pemilukada serentak bisa berjalan dengan aman, tertib dan damai.
Ia juga meminta ASN, TNI dan Polri harus bersikap netral dan bekerja sesuai koridor hukum yang berlaku.
“Hal itu juga diperlukan agar tidak terjadi permasalahan selama Pemilukada yang dapat mempengaruhi legitimasi masyarakat pada hasil Pemilu,” jelasnya.
Menkopolhukam juga meminta agar media/pers bisa memberikan pemberitaan yang akurat, berimbang dan tidak hoax dan juga berharap masyarakat turut serta membantu mewujudkan Pemilukada damai, tertib dan lancar, serta pengawasan agar sesuai aturan yang berlaku. (*/03).
