Gubernur Bali Ajak Peserta Musrenbangnas Memasukan Pemikiran Bung Karno Dalam Pola Pembangunan Semesta Berencana ke RPJPN 2025-2045

BALIOTONOM.id (23/5/2025)| Gubernur Bali, Wayan Koster menyampaikan ucapan selamat datang di Bali kepada ribuan peserta dari berbagai unsur Kementrian, Lembaga Pemerintah Daerah di Indonesia yang telah hadir langsung mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 – 2045 pada, Senin ( 22/5/2023) di Bali Nusa Dua Convention Center 1, ITDC, Nusa Dua, Badung.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Pulau Bali turut juga dihadiri secara daring oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas RI, Bapak Suharso Monoarfa dan dihadiri secara langsung oleh Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas RI, Amalia Adininggar Widyasanti beserta jajaran di Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional RI.

Gubernur Bali dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang telah memilih Bali sebagai tempat dilaksanakannya Musrenbangnas RPJPN2025-2045. Ini adalah bagian dari upaya Bali  yang masih memulihkan kepariwisataan dan perekonomian, setelah terpuruk selama hampir 3 tahun mengalami Pandemi COVID – 19. Oleh karena itu, mewakili Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Bali dan masyarakat Bali mengucapkan terimakasih kepada Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional adalah momentum 20 tahun sekali yang menjadi sejarah untuk membangun masa depan bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan Musrenbangnas RPJPN 2025-2045 harus diisi dengan rumusan program yang baru melalui penyelarasan pemikiran dan pandangan, memberikan masukan, menyampaikan aspirasi agar konsep dan materi RPJPN 2025- 2045 yang dirancang oleh Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi semakin komprehensif, detail dari sisi kepentingan strategis nasional dan mengakomodasi berbagai potensi kekayaan serta kepentingan daerah di seluruh Indonesia, sehingga dapat diintegrasikan secara vertikal dan horizontal.

Gubernur berharap, agar secara prinsip dalam konsep RPJPN 2025-2045 ini berisi arahan dan upaya membangun serta memberdayakan daerah secara optimal untuk membangun masa depan Indonesia guna terwujudnya Indonesia Emas 2045 yang bersifat ideologis berlandaskan Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Gubernur Bali, Wayan Koster memberikan sumbang saran dihadapan ribuan peserta Musrenbangnas dari seluruh Indonesia dengan harapan arah pembangunan Indonesia di 20 tahun kedepan semakin kuat dengan memiliki dimensi untuk memperkuat ideologi kebangsaan  di dalam membangun bangsa Indonesia.

Sumbang saran yang disampaikan Murdaning Jagat Bali asal Desa Sembiran, Buleleng ini diantaranya yaitu Wujud Indonesia Emastahun2045adalah Indonesia yang ideologis, yakni Indonesia yang Berdaulat secara Politik, Berdikari secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan.

Ditambahkan, dalam Musrenbangnas ini perlu suatu pendekatan dan pandangan baru agar arah pembangunan Indonesia kedepan tidak terbawa arus kapitalisme global, melainkan pembangunan Indonesia secara nyata semakin berpihak kepada rakyat, mengingat terlalu lama terombang-ambing oleh arus global yang akhirnya tidak bergerak berdasarkan kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh semua daerah di Indonesia, hingga pada akhirnya Indonesia menjadi banyak tergantung dengan negara-negara dari luar.

Hal ini menurut Koster, kedepan sangat membahayakan. Jadi harus menjadi catatan Kita semua. “Kalau Kita memanfaatkan kekayaan yang ada di Indonesia, maka tidak semestinya Kita banyak menggantungkan diri dengan negara lain di dunia, Saya kira ini harus menjadi prinsip yang harus dituangkan di dalam RPJPN 2025 – 2045,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini.

Menurutnya, dalam konteks 20 tahun kedepan, harus memikirkan pangan agar Indonesia bisa berdaulat di bidang pangan, bukan lagi ketahanan pangan. Koster yakin Indonesia mampu berdaulat di bidang pangan.(*/03)