Terima Kunker Komisi VIII DPR RI, Pj Gubernur Mahendra Jaya Optimis Dengan Semangat “Ngrombo” Kemiskinan Ekstrem di Bali Tuntas

DENPASAR, baliotonomi.com (3/5/2024) –Penjabat (Pj) Gubernur Bali, S. M. Mahendra Jaya menerima kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI pada Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024, di Ruang Rapat Cempaka, Kantor Bappeda Provinsi Bali, Kamis (2/5/2024).
Pj Gubernur Mahendra Jaya mengatakan, berdasarkan data BPS, pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 5,71% (sudah melebihi sebelum Covid-19). Membaiknya kondisi pariwisata Bali tidak hanya berimbas pada pertumbuhan ekonomi Bali yang terus bertumbuh ke arah positif, tetapi juga menurunkan angka kemiskinan di Bali di angka 4,53% (di bawah rata-rata nasional 9,57%) dan merupakan kemiskinan terendah di Indonesia.
Terkait kondisi kemiskinan ekstrem di Bali, Pj. Gubernur Bali menyampaikan berdasarkan data P3KE Tahun 2023, tingkat kemiskinan ekstrem di Provinsi Bali sebesar 0,19% dan menargetkan di Tahun 2024 kemiskinan ekstrem di Bali di angka 0%. Pj. Gubernur menambahkan berbagai langkah dan upaya untuk menurunkan kemiskinan ekstrem terus dilakukan, seperti dengan melakukan pendataan by name by address, melibatkan para relawan serta CSR dalam mengentaskan kerak-kerak kemiskinan yang masih ada di Bali.
“Kami “Ngrombo” bekerja bersama-sama, bergotong-royong mengentaskan kemiskinan di Bali. Di Tahun 2024 ini melalui Program “Pemprov Bali Hadir “ kami “Ngrombo” melaksanakan program bedah rumah, membangun rumah bagi masyarakat yang masih tinggal di rumah tidak layak huni. Kami optimis dengan “Ngrombo”, kemiskinan ekstrem di Provinsi Bali di Tahun 2024 Tuntas (0%),”ujarnya.
Mahendra Jaya juga mengapresiasi peran dari Forum Koordinasi Umat Beragama (FKUB) di Provinsi Bali yang memegang peran sangat luar biasa baik dalam mendukung program pemerintah maupun kegiatan adat. Sehingga, kerukunan umat beragama di Bali terjaga dan masyarakat Bali sangat menghargai keragaman sehingga suasana aman, tertib dan damai tetap terjaga.
Sementara itu, Ketua Tim Kunker Komisi VIII DPR RI, H. Ashabul Kahfi menhatakan, tujuan dari pelaksanaan kunker tidak saja untuk pengawasan pelaksanaan anggaran masing-masing Kementerian baik Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak maupun BNPB, tetapi juga mendengarkan kebijakan ataupun program Pemprov Bali, faktor penghambat serta hal-hal apa saja yang dihadapi serta langkah atau strategi yang diambil dalam menyelesaikannya.
Dalam kunker yang dihadiri 17 anggota Komisi VIII DPR RI diisi dengan penyerahan bantuan PKH tahap 1 dan 2, bantuan sembako tahap 1-4, bantuan ATENSI (Asistensi Rehabilitasi Sosial) bagi anak, lansia, kelompok rentan, penyandang disabilitas, residensial dan bantuan logistik bencana alam dengan total Rp. 19.318.502.636 ,- oleh Ketua Tim Kunker kepada Pj. Gubernur Bali. Diserahkan pula bantuan dari Kementerian Sosial RI, Kementerian Agama RI, BPKH serta BASNAZ RI. (*/03).



















