DENPASAR, baliotonomi.com (13/9/2023) – Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya meminta OPD terkait untuk lebih fokus memberikan bantuan kepada masyarakat yang masuk kategori kemiskinan ekstrem.
Itu disampaikannya saat memimpin rapat pembahasan pengurangan kemiskinan ekstrem, di Ruang Wiswa Sabha Pratama, Kantor Gubernur Bali, Selasa (12/9/2023).
“Saya minta agar bantuan pemerintah yang ada lebih diprioritaskan kepada warga yang memang membutuhkan, mereka yang masuk ke dalam kategori kemiskinan ekstrem,” kata Pj. Gubernur yang terus melakukan konsolidasi dengan kepala OPD untuk menjalankan tugas barunya.
Sesuai arahan Presiden Jokowi, kemiskinan ekstrem menjadi salah satu masalah prioritas yang harus diselesaikan kepala daerah.
Data yang akurat menjadi salah satu perhatian Pj. Gubernur Bali yang memimpin rapat didampingi Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra. Disebutkan data yang benar akan mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem.
Secara nasional saat ini Bali merupakan provinsi dengan kemiskinan terendah dengan angka 4,25 persen dan kemiskinan ekstrem sebesar 0,54 persen. Sang Made Mahendra Jaya berharap bisa mengentaskan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen.
Kepala Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra mengutip data tahun 2022 yang menyebut dua (2) Kabupaten dengan jumlah kemiskinan ekstrem diatas 1%, yakni Kabupaten Gianyar (1,65%) dan Kabupaten Karangasem (1,80%).
Menindaklanjuti hal itu Bappeda telah meminta Pemerintah Kabupaten/Kota untuk turun ke lapangan dan menyampaikan kondisi riil saat ini berapa sesungguhnya warga yang masuk ke dalam kategori kemiskinan ekstrem. Diharapkan dengan data yang up to date, pemerintah bisa bergerak tepat sasaran.
Beberapa Kepala OPD terkait yang hadir seperti Kadis Sosial P3A Provinsi Bali, Kadis PUPR, Kadis Kesehatan dan Kadis Pertanian dan Tanaman Pangan menyampaikan Pemprov Bali telah memfasilitasi program dan bantuan sosial baik yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun dana CSR yang menyentuh warga miskin. Hanya saja belum secara khusus menyasar warga miskin yang masuk ke dalam kategori kemiskinan ekstrem.
Penjabat Gubernur Bali meminta kepada OPD untuk menggunakan data yang transparan mengacu pada data BPS untuk mengetahui masyarakat miskin yang berhak menerima bantuan sosial.
“Jangan sampai bantuan sosial yang disiapkan salah sasaran. Saya ingin semua berjalan transparan dan masyarakat miskin tertangani dengan baik, sehingga kemiskinan ekstrem ini dapat kita nol-kan di tahun 2024. Kita harus bekerja maksimal karena masyarakat juga merupakan tanggung jawab kita sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat,” tegasnya lagi.
Untuk mempercepat penanganan Pj. Gubernur Mahendra akan membentuk Tim percepatan penanganan kemiskinan ekstrem. Ini mengingat koordinasi dan persamaan persepsi harus disatukan antara Walikota dan Bupati se-Bali agar memiliki kesetaraan kinerja dengan tujuan, target dan waktu yang sama.
“Untuk mempercepat kinerja dan hasil, kita perlu membentuk tim di masing-masing Kabupaten/ Kota se-Bali yang diawasi oleh Ketua Pelaksana Harian di wilayahnya masing-masing,” imbuhnya lagi.(*/02).
