DENPASAR,baliotonomi.com (3/11)2023) – Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya mengajak seluruh komponen masyarakat meningkatkan kesadaran bersama untuk melakukan pemilahan sampah berbasis sumber.
Ia menyampaikan, untuk menggerakkan masyarakat melakukan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga sangat dibutuhkan edukasi secara terus menerus dan berkelanjutan.
Ajakan itu diutarakannya saat menerima Direktur Regional Asia Delterra, Lalit Matai di Ruang Rapat Adhi Sabha Kantor Gubernur Bali, Kamis ( 2/11) 2023). Delterra adalah organisasi nonprofit independen yang bergerak dalam isu lingkungan terutama pengolahan sampah.
Lebih jauh Pj. Gubernur menginformasikan bahwa saat ini kawasan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan) menghadapi persoalan sampah yang makin serius. Situasi penanganan sampah diperparah dengan kebakaran yang menimpa TPA Suwung dan tempat pembuangan sampah sejumlah kabupaten.
“Kita mestinya bisa memetik pelajaran dari kasus kebakaran yang terjadi di TPA Suwung dengan lebih bijak dalam memperlakukan sampah,” ujarnya.
Menurut dia, salah satu langkah yang harus diperkuat dalam sistem pengelolaan sampah adalah gerakan pemilahan mulai dari tingkat rumah tangga.
Oleh karena itu, ia mengajak seluruh komponen masyarakat merubah paradigma berpikir agar sampah tidak menjadi persoalan makin serius. Tak hanya berhenti sampai di situ, pemilahan sampah di tingkat rumah tangga harus diikuti dengan pola pengangkutan yang tepat agar sampah tak tercampur kembali saat dibawa ke TPS3R, TPST atau TPA.
Ia menyadari upaya membangun kesadaran masyarakat untuk melakukan pemilahan bukan perkara yang mudah. “Dibutuhkan edukasi terus menerus dan berkesinambungan. Selain itu, bisa juga dijadikan salah satu syarat bahwa TPA hanya menerima sampah yang sudah terpilah,” terangnya.
Pada bagian lain, Mahendra Jaya menyampaikan terima kasih kepada Delterra yang turut ambil bagian dalam penanganan sampah di wilayah Bali. Ia berharap, ke depannya kerjasama Delterra dengan pemerintah dapat ditingkatkan dan diperluas.
Sementara itu, Direktur Regional Asia Delterra, Lalit Matai menyampaikan bahwa pihaknya telah menjalin kerjasama dengan Pemkot Denpasar. Mengusung program ‘Rethinking Recycling Academy’, Delterra melakukan pendampingan di enam desa yakni Desa Pemogan, Desa Pemecutan Kaja, Desa Kesiman Kertalangu, Desa Tegal Kertha, Desa Sanur Kauh dan Desa Ubung Kaja. Setelah Kota Denpasar, Delterra berencana mengembangkan kerja sama dengan Pemkab Badung.
“Kerja sama dengan Pemkab Badung akan kami perluas dengan melakukan integrasi TPS3R dengan TPST,” sebutnya. Lalit Matai menambahkan, upaya penanganan sampah tak bisa dilakukan oleh pemerintah semata, namun membutuhkan kerjasama lintas stakeholder.
Selanjutnya, Wija Kusumastuti yang membidangi institusional Delterra menambahkan bahwa dalam kegiatannya lembaga ini fokus pada pendampingan dan edukasi pemilahan sampah. Untuk itu, Delterra melakukan intervensi pada supply and demand pada TPS3R di enam desa.
“Di TPS3R, Delterra melakukan edukasi cara pembuatan kompos. Sementara di masyarakat, kami intensifkan upaya menyadarkan masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah. Ini memang tak mudah, karena hingga saat ini tingkat kesadarannya baru mencapai 68 persen,” jelasnya.
Agar sampah yang terpilah tak tercampur lagi saat diangkut, pihaknya juga melakukan intervensi dalam proses pengangkutan.
Pengangkutan sampah di enam desa itu dilakukan secara terjadwal antara sampah organik dan daur ulang. Dalam kesempatan itu, Wija Kusumastuti juga menyampaikan salah satu kendala yang dihadapi TPS3R binaan Delterra adalah kesulitan dalam pemasaran pupuk organik yang dihasilkan dari pengolahan sampah.
Menurutnya, kendala ini harus dicarikan solusi karena sampah yang dihasilkan masyarakat Bali, 70 persen adalah jenis sampah organik.
“Inilah salah satu tantangan kita dalam penanganan sampah. Makanya di TPA Suwung itu, volume gas metananya sangat tinggi sehingga mudah terbakar saat musim panas,” cetusnya.
Menyikapi kendala dalam penyaluran pupuk hasil pengolahan sampah, Pj. Gubernur Mahendra Jaya akan menjajaki kemungkinan distribusi untuk program hutan sosial atau pertamanan kabupaten/kota.
Pada pertemuan tersebut, Pj. Gubernur Mahendra Jaya didampingi Kepala Dinas dan Lingkungan Hidup I Made Teja, Kepala Bappeda I Wayan Wiasthana Ika Putra dan Kepala Dinas PUPR Nusakti Yasa Wedha.(*/04).
