BADUNG,baliotonomi.com (6/6/2024) – Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMATA) Pemprov Bali menjadi salah satu rujukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rekrutmen Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di lingkungan KPK.
Terakit hal itu, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra menyatakan kebanggaannya saat memberikan sambutan pada acara “Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Aplikasi Sistem Manajemen Talenta” antara KP1K dengan Pemprov Bali di Hotel Arya Duta, Kuta, Badung, Rabu (5/6/2024).
“Dengan segala kerendahan hati, ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi kami, aplikasi yang baru dikembangkan bisa menjadi rujukan dan bahkan diadopsi oleh KPK RI dalam rekrutmen JPT di lingkungan KPK,” ujar Dewa Indra sembari menambahkan jika KPK tentu bisa menyempurnakan aplikasi tersebut jika diterapkan di lingkungan KPK.
Ia mengungkapkan, aplikasi SIMATA sampai digunakan di Bali juga berkat dorongan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk menerapkan sistem Manajemen Talenta dalam perekrutan JPT di Pemprov Bali, sehingga sistem seleksi lebih transparan dan JPT diisi oleh ASN berkompeten di bidangnya.
“Ini tentu melalui proses yang cukup panjang dalam pengembangan aplikasi tersebut, hingga bisa diterapkan di OPD,” ujarnya.
Ia mengatakan, pengalaman Pemprov Bali meraih peringkat pertama MCP KPK, yaitu sebuah upaya pencegahan korupsi secara preventif, selama dua kali berturut-turut menyulut semangat jajaran Pemprov Bali untuk menjalankan aplikasi SIMATA ini.
“Dalam MCP Korsupgah (Pencegahan Korupsi Terintegrasi,-red), dijabarkan tujuh area intervensi, salah satunya manajemen Aparatur Sipil Negara yang mengatur rekrutmen ASN baru maupun JPT. Untuk itulah, kami bekerja keras menyempurnakan aplikasi ini,” imbuhnya.
Mengenai adopsi program dan aplikasi, menurutnya ini bukanlah hal yang baru. Sebelumnya ia pun mengakui banyak belajar aplikasi online untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat.
“Sebelumnya kami juga belajar samsat online dari daerah lain, untuk menyempurnakan pelayanan kami kepada masyarakat dalam hal pengurusan samsat. Intinya sistem kami saling belajar dan melengkapi, sehingga bisa memberikan pelayanan terbaik,” ucapnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal KPK Cahya H. Harefa mengungkapkan, tahun 2018 KPK sudah menggunakan sistem talent pool dalam pengisian Jabatan Pratama. KPK juga menurutnya sudah mendapatkan predikat sangat baik untuk sistem merit pada tahun 2021 dan 2023, sehingga perlu dikembangkan Manajemen Talenta untuk rekrutmen JPT pada periode berikutnya.
“Untuk belajar pun kami tidak ada perasaan malu-malu, mana yang lebih baik untuk diadopsi. Dan kami merasa aplikasi SIMATA Pemprov Bali sangat bagus sehingga kami merasa harus belajar ke sini,” ujarnya.
Ia juga berharap, melalui Kerjasama ini bisa menciptakan sistem yang jauh lebih transparan dalam rekrutmen JPT sehingga mendukung langkah-langkah KPK dalam hal pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Saya hanya ingin mengingatkan kita semua, selain pentingnya mengasah pengetahuan untuk menjadi lebih pintar, asah keahlian untuk kompetensi, kita juga perlu jaga dan tingkatkan integritas karena itulah yang terpenting untuk memajukan Indonesia,” tandasnya. (*/03).
