Pj Gubernur Harap Taksu dan Vibrasi Bali Beri Dampak Positif Sukseskan Gerakan Indonesia Tertib
BADUNG,baliotonomi.com (4/7/2024) – Penjabat (Pj) Gubernur Bali, SM Mahendra Jaya berharap taksu dan vibrasi alam Bali memberikan vibrasi positif pada terlaksananya Rembuk Gerakan Indonesia Tertib yang mengangkat tema Budaya Tertib Menuju Indonesia Emas.
“Saya berharap kegiatan ini dapat menginspirasi masyarakat Bali pada khususnya, untuk bersama-sama ngrombo menumbuh-kembangkan budaya tertib dalam seluruh aspek kehidupan sosial bermasyarakatnya,” Kata Mahendra Jaya saat menghadiri Rembuk Gerakan Indonesia Tertib yang dikoordinir Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) di The Stones Hotel, Kuta, Kabupaten Badung, Rabu (3/7/2024).
Pj. Gubernur menjelaskan, Bali dikenal memiliki taksu atau aura tersendiri, yang mampu memberikan kenyamanan dan inspirasi bagi setiap orang. Sehingga setiap upaya dan program yang positif akan berjalan ke arah kesuksesan dan keberhasilan.
“Kalau di Bali, disebut Labda Karya, sukses dengan sempurna,” ujarnya.
Mahendra Jaya pun mengatakan, Bali dengan kearifan lokalnya yang mengakar kuat, memiliki modal yang besar untuk mewujudkan situasi yang aman, tertib, dan nyaman bagi siapapun.
“Modal yang saya maksud tersebut diantaranya masyarakat Bali umumnya adalah masyarakat yang Shanti atau Damai,” tandasnya.
Pj. Gubernur menjelaskan kata Shanti dalam salam yang diucapkan sehari-hari adalah salam agar terwujud shanti (damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu).
“Dalam keseharian kehidupan masyarakat Bali menyatu dengan budaya menjaga keharmonisan (Tri Hita Karana), yakni keharmonisan hubungan dengan Tuhan, keharmonisan hubungan dengan sesama Manusia, dan keharmonisan hubungan dengan Alam,” jelasnya.
“Kita juga punya kearifan lokal ngrombo, gotong royong dalam konteks khusus yang juga berisi rasa kebanggaan dan kehormatan serta rasa malu jika tidak ikut dilibatkan,” tambahnya.
Oleh karena itu, Pria kelahiran Singaraja, Buleleng ini memandang untuk mempercepat terciptanya ketertiban secara lebih menyeluruh maka perlu didahului oleh perubahan mindset di masing-masing individu.
“Saya harapkan Desa Dinas dan Desa Adat termasuk dalam hal ini Banjar Dinas dan Banjar Adat serta Pecalang untuk lebih proaktif dalam mendeteksi dan memetakan persoalan-persoalan yang ada di Desa Dinas maupun Desa Adat, mencari akar masalah persoalan tersebut dan tentu saja membantu menjaga kedamaian, keamanan, ketertiban, dan kenyamanan bagi warga masyarakat lokal maupun wisatawan,” harapnya.
Sementara itu, Menkopolhukam RI Hadi Tjahjanto menyebut Gerakan ini juga sebagai upaya menyambut bonus demografi Indonesia emas pada 2045,yang merupakan program dari Gerakan Nasional Revolusi Mental gagasan Presiden RI Joko Widodo. “Program Gerakan Indonesia Tertib itu bertujuan mendukung visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, ” tandas Menkopolhukam yang hadir secara daring.
Menurut mantan Panglima TNI tersebut, masyarakat yang tertib dan kolaboratif dalam mendukung setiap program yang telah ditetapkan pemerintah agar berdampak positif pada pembangunan Indonesia secara berkelanjutan.
Menko Polhukam menjelaskan pelaksanaan Gerakan ini dengan maksud untuk mengubah perilaku masyarakat Indonesia agar menjadi lebih tertib dengan mematuhi peraturan yang berlaku.
“Pembangunan sumber daya manusia ini adalah urat nadi pembangunan bangsa. Negara kita akan dihadapkan dengan bonus demografi pada 2045 dan telah ditindaklanjuti dengan Visi Indonesia Emas,” terangnya.
Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Ideologi dan Konstitusi, Irjen. Pol. Andry Wibowo menyebut Bali mendapat apresiasi sebagai salah satu Provinsi dengan Indeks Ketertiban Umum yang baik di Indonesia.
“Secara umum nilai yang diperoleh Bali di seluruh aspek penilaian berada di atas tujuh puluh. Jadi sudah sepatutnya Bali jadi salah satu pilot project bagi Gerakan Indonesia Tertib ini,” tukas Andry.
Bali bersama Provinsi Riau dan Kota Mataram, NTB dikatakan Andry akan jadi tempat mengakselerasi parameter ketertiban umum seperti ketertiban berlalu lintas dan ketertiban administrasi kependudukan.
Dalam kesempatan tersebut, juga dikukuhkan agen Gerakan Indonesia Tertib yang terdiri dari unsur pemerintahan, TNI/Polri, lembaga sosial masyarakat, tokoh agama, tokoh adat hingga pecalang. (*/03)
