Oleh: Mohammad Nasir,
Wartawan Senior, Kolumnis, dan peserta diskusi Forum Wartawan Kebangsaan (FWK)
KRITIK pedas masih akan terus dirasakan oleh pejabat publik selama media masih ada. Jika Desember 2025 pejabat publik kebanjiran kritik pedas terkait penanganan tanggap darurat banjir bandang di Sumatera, maka di tahun 2026, kritik masih akan berlanjut.
Kritik pedas yang akan datang akan menyoroti banyak hal, dan rehabilitasi bangunan dan infrastruktur publik yang rusak akibat banjir di Sumatera, masih menjadi perhatian utama.
Mata pers masih mengarah ke Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Kritik akan terus membanjir dan terbuka di era digital 4.0 melalui banyak saluran, terkait rehabilitasi pasca banjir bandang.
Media pers memiliki tugas kontrol sosial. Selama pers masih sehat, akan terus melakukan kritik.
Sebab itu pejabat publik harus tahu semua saluran kritik supaya bisa menyerap dan menindak-lanjuti. Jangan pura-pura tidak tahu.
Saluran kritik pertama disampaikan melaui media pers yang mengemban tugas kontrol sosial dan jalannya demokrasi. Pers memiliki beragam karya jurnalistik, termasuk laporan investigasi.
Kemudian kritik disampaikan melalui lirik lagu, berbagai aplikasi media sosial, media elektotronik, termasuk radio dan televisi, dan kritik melalui karya sastra, forum diskusi, seminar, serta mimbar ceramah.
Presiden RI Prabowo Subianto pernah mengatakan, dirinya lebih suka menerima kritik dan keluhan masyarakat melaui saluran yang sah. Saluran yang sah itu antara lain media pers yang dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers.
Prabowo saat itu dari rumahnya, Hambalang, 29 Agustus 2025 menegaskan, aspirasi yang sah tetap bisa disampaikan melalui cara-cara yang tertib.
“Aspirasi yang sah, silakan untuk disampaikan. Kita akan perbaiki semua yang perlu diperbaiki,” kata Prabowo menanggapi demonstrasi di Jakarta, Agustus, 2025.
Pernyataan presiden ini kemudian disebar-luaskan melalui siaran pers oleh Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.
Pers Prihatin
Minggu (21/12/2025), Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) dalam pernyataan bersama, menyatakan prihatin terhadap pejabat negara, dalam menyikapi kerja jurnalistik yang aktif dalam menyuarakan kondisi korban bencana di lapangan.
Koordinator Nasional FWK Raja Parlindungan Pane mengatakan, keprihatinan juga ditujukan kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak.
Maruli meminta pers tidak perlu memberitakan kekurangan pemerintah dalam penanganan bencana di Sumatera. Sebaliknya, ia meminta pers melaporkan kekurangan tersebut kepada pemerintah untuk segera ditangani dengan baik.
Dalam kesempatan yang sama, mantan Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch. Bangun juga mengingatkan tugas pers membuat pemberitaan sesuai fakta. “Pemberitaan tidak dimaksudkan untuk menyudutkan tapi agar informasi diketahui dengan jelas,” kata Hendry.
Kritik Melalui Cerpen
Ada kritik yang lebih lembut, dan bahkan sulit dirasakan oleh orang yang tidak punya kepekaan. Kritik lembut seringkali dibungkus dengan karya sastra, termasuk cerita pendek (cerpen).
Untuk menangkap makna kritik cerpen diperlukan kepekaan rasa, karena di dalamnya bertaburan majas, simbolik, atau perumpamaan.
Seperti yang telah beredar luas, ada nama negara Konoha. Pembaca yang terasah kecerdasan pemahaannya, pasti tahu yang dimaksud “Konoha” itu negeri mana.
Untuk menangkap semua kritik masyarakat dari berbagai saluran, presiden dan para pejabat publik lainnya juga perlu mambaca cerpen. Jangan berlagak tidak tahu ketika dikritik.
Cerpen adalah karya sastra fiksi. Namun penulis bisa mengubah fakta kehidupan nyata menjadi fiksi, untuk mengaburkan kehidupan nyata yang dikritisi, dan diberi masukan.
Kenapa yang sudah nyata dikaburkan? Dikaburkan supaya tidak menunjuk langsung peristiwa tertentu yang tidak mengenakkan kehidupan bersama.
Demikian sopannya, demikian lembutnya cerpen dalam menyampaikan protes, tidak menyebut nama langsung.
Dalam kumpulan Cerpen Pilihan Kompas 1993 berjudul Pelajaran Mengarang, Budi Dhrma doktor sastra lulusan Indiana University, Bloomington, Amerika Serikat memberi nasihat, tidak ada larangan bagi pengarang cerpen menyampaikan aspirasi. Dan, protes adalah bagian dari aspirasi.
Akan tetapi Budi Dharma menekankan, “Sebuah cerpen harus pendek, harus memberi kesan tunggal atau lebih kurang begitu, dan harus dapat ditangkap khalayak ramai atau lebih kurang begitu”.
Karena kesannya yang tunggal, kandungan protesnya tidak melebar kemana-mana supaya tidak panjang. Namanya memang cerpen, harus disampaikan dengan pendek.
Edgar Alan Poe, pengarang Amerika pada abad ke-19 memberi petunjuk bahwa cerpen itu harus benar-benar menunjukkan kependekannya. Selesai dibaca dalam sekali duduk.
Namun Budi Dharma yang penulis novel Olenka dan Solilokui itu mengkritik Edgar Alan Poe yang kadang-kadang membelot dari konsepnya sendiri.
“Pembelotan mungkin terjadi manakala aspirasi pengarang sudah tidak mungkin tertampung dalam cerpen. Namun segala sesuatu tentu tergantung sebagian besar pada pengarangnya sendiri. Itulah cerpen,” tulis Budi Dharma. (*)
