Gubernur Koster Ajak Sinergi Lintas Sektor Cegah Peredaran Narkoba, Kuatkan Pengawasan Berbasis Desa Adat
DENPASAR,MEDIA9.ID – Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen memperkuat program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Pulau Dewata.
Gubernur Bali Wayan Koster menekankan, pemberantasan narkoba sangat krusial bagi citra Bali sebagai destinasi wisata dunia agar tetap aman dan nyaman untuk dikunjungi.
Hal itu ditekankan Gubernur Koster saat menerima kunjungan Anggota DPR RI Aboe Bakar Al-Habsyi dan I Wayan Sudirta pada Minggu (12/4/2026) di Rumah Jabatan Jaya Sabha, Denpasar.
Koster mendorong penguatan sistem pencegahan berbasis desa adat, dengan penyusunan pararem anti narkoba sebagai bentuk perlindungan berbasis kearifan lokal. Langkah ini penting untuk membangun benteng sosial dari tingkat paling dasar dan memperkuat peran desa adat dalam deteksi dini dan pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan masyarakat.
Koster menegaskan jika kolaborasi menjadi kunci utama penanganan narkoba di Bali dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, BNN, aparat penegak hukum, dan masyarakat adat. Kolaborasi ini bertujuan untuk melindungi generasi muda dan masyarakat Bali dari ancaman narkoba, serta membangun Bali yang aman dan berdaya saing global.
“Pentingnya sinergi dan kerja sama dalam menangani ancaman narkoba yang serius ini. Penanganan dengan rehabilitasi juga sangat penting,” ungkapnya.
Anggota DPR RI Aboe Bakar Al-Habsyi menyampaikan keprihatinan atas kasus penyalahgunaan narkoba yang terus meningkat di Indonesia. Bali sebagai salah satu destinasi wisata dunia, menjadi gerbang masuk peredaran obat terlarang tersebut.
Sementara itu, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS yang sangat aktif dalam menangani isu narkoba di Indonesia ini menekankan bahwa peredaran narkoba bukan hanya isu penegakan hukum, tapi juga ancaman serius bagi masa depan bangsa.
Dia juga menekankan pentingnya sinergi antara BNN, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pemberantasan narkoba khususnya di Bali.
“Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di Indonesia sangat penting untuk melindungi masyarakat dari ancaman serius ini. Kolaborasi sangat penting baik BNN, penegak hukum, pemerintah dan masyarakat,” tegasnya.
Hal senada juga disampaikan Kepala BNN Provinsi Bali Budi Sajidin. Ia mendorong pembentukan pusat rehabilitasi terpadu milik daerah, penguatan tim terpadu lintas instansi, serta penerapan kebijakan dekriminalisasi dan depenalisasi bagi penyalahguna murni yang diarahkan ke jalur rehabilitasi melalui asesmen terpadu.
Ia juga mendukung penyusunan pararem (peraturan adat) khusus mengenai pencegahan peredaran narkoba di seluruh desa adat di Bali. Ia meyakini bahwa pendekatan berbasis kearifan lokal adalah benteng efektif untuk melindungi generasi muda.(*/03).
