BALIOTONOM.id (27/3/2023)| Gubernur Koster Serahkan Langsung Sertifikat Tanah sebanyak 41 bidang seluas 1,56 hektar ke 40 warga dan pura di Banjar Mumbul Minggu (26/3/2023).
Gubernur Bali Wayan Koster mendapatkan ucapan terima kasih dari Warga Banjar Mumbul Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung dengan doa agar terus memimpin Pemerintah Provinsi Bali di periode kedua, karena kerjanya yang fokus, tulus, dan lurus telah menyelesaikan konflik pertanahan selama 93 tahun sejak tahun 1930 atau hampir satu abad lamanya.
Dalam sejarah baru di era Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali asal Desa Sembiran, Buleleng ini, konflik pertanahan melalui pelaksanaan Reforma Agraria di Banjar Mumbul Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung tuntas dilakukan.
Ditandai dengan Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah sebanyak 41 Bidang Tanah dengan luas total mencapai 1,56 Hektar yang diperuntukkan untuk 40 warga penerima dan Pura Bhagawan Penyarikan Banjar Mumbul.
Penyerahan disaksikan Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali Andry Novijandri, Kepala BPKAD Bali I Dewa Tagel Wirasa, Anggota DPRD Badung Fraksi PDI Perjuangan Wayan Luwir Wiana, Kepala BPN Badung, Camat Kuta Selatan, Lurah Benoa, Bendesa Adat hingga Warga di Banjar Mumbul.
Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, penyerahan sertifikat hak atas tanah kepada Warga Banjar Mumbul merupakan hasil komunikasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto, dan sudah diberi arahan supaya masalah tanah di Banjar Mumbul ini segera diselesaikan saat hadir pada, Jumat (27 /1/2023 ) di Balai Banjar Mumbul.
Gubernur Bali menilai, merupakan hari yang sangat bersejarah dan juga membahagiakan bagi Warga Banjar Mumbul, karena baru hari ini bisa mendapatkan sertifikat tanah dengan perjuangan yang cukup panjang yakni 93 tahun, sejak tahun 1930 atau hampir satu abad lamanya harus menanti kepastian.
“Kalau tidak berdasarkan niat baik kita semua, tidak akan bisa terwujud dengan diberikannya sertipikat tanah ini secara gratis dan sah. Untuk itulah, kita harus betul-betul bersyukur, karena sertifikat tanah yang diterima secara gratis ini dibantu penuh dari dana APBN, kemudian kalau dihitung per are harga tanah di Banjar Mumbul katawarga yang lokasinya berada di samping jalan bisa mencapai Rp 1 Milyar, kalau tanah yang lokasinya berada di dalam harganya mencapai Rp 500-600 Juta,” ujar Gubernur Wayan Koster yang disambut tepuk tangan.
Warga Banjar Mumbul sangat mengapresiasi kerja tulus Gubernur Bali Wayan Koster, setelah mendengar bahwa Gubernur Bali memonitor langsung proses penyelesaian konflik pertanahan ini dengan hasil tidak ada pungutan apa-apa kepada warga dan hambatan apapun.
“Kita bersyukur memiliki mitra kerja seperti Bapak Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali yang dari dulu semenjak saya menjadi Gubernur, orangnya baik-baik sekali,” kata Gubernur Bali jebolan ITB ini sembari mengungkapkan kalau dulu tidak ada sertifikat tanah pasti ada ancamannya, entah akan diambil oleh negara, hingga digusur untuk pembangunan, sehingga pasti membuat warga tidak nyaman.
Apalagi membangun pasti sulit, karena dalam membangun dan usaha pasti ada izin membangun dan izin usaha. Karena itulah, Gubernur meminta untuk mengecek semua tanah negara yang ada di Bali ini dengan catatan bisa diselesaikan sesuai aturan dan kewenangan di Kementrian BPN melalui dukungan Gubernur Bali dan Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali.(*/02)
