DENPASAR, baliotonomi.com (22/9/2023) – Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya mendampingi Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengunjungi Pelabuhan Sanur, Jumat (22/9/2023).
Pada kesempatan itu, Sang Made Mahendra Jaya menyampaikan tiga skema untuk mengatasi kemacetan pada akses keluar masuk pelabuhan yang belakangan kerap menimbulkan kepadatan kendaraan di Jalan By Pass Ngurah Rai.
Pertama disebutnya sebagai skema minimalis, yaitu dengan pembuatan jalan baru sepanjang 1 kilometer serta menjajaki kerjasama dengan masyarakat pemilik lahan kosong di sekitar pelabuhan untuk dimanfaatkan sebagai kantong parkir.
“Karena dari hasil evaluasi, keterbatasan tempat parkir ini sangat mengganggu dan menjadi pemicu kemacetan,” katanya. Selanjutnya, Pemprov Bali juga merancang skema moderat yaitu rencana pembangunan jalan sepanjang 3 kilometer plus satu jembatan.
Terakhir adalah skema paling ideal yaitu pembangunan akses jalan langsung dari By Pass Ngurah Rai menuju Pelabuhan Sanur sepanjang 6 kilometer.
“Ini skema yang paling ideal untuk kelancaran arus penumpang yang memanfaatkan Pelabuhan Sanur,” imbuhnya.
Ia menambahkan, tiga skema tengah digodok dan diharapkan dapat segera dieksekusi guna mengatasi persoalan kemacetan di seputaran pelabuhan. Pada bagian lain, pria yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Khusus Bidang Keamanan dan Hukum Kemendagri ini menyampaikan selamat datang dan rasa bangga atas kunjungan Moeldoko di Provinsi Bali.
Sementara itu, Moeldoko kepada awak media menyampaikan, kunjungannya menindaklanjuti laporan dari anggota tim monitor Proyek Strategis Nasional (PSN) terkait keberadaan Pelabuhan Sanur.
“Informasi pertama adalah kemacetan. Saya kira ini terjadi karena perubahan yang terjadi kurang terantisipasi. Sebelum pelabuhan ini dibangun, arus orang yang menyeberang ke Nusa Penida dan Lembongan rata-rata 2.000 hingga 2.500 per hari”,ucapnya.
Tapi, kata Moeldoko, setelah pelabuhan beroperasi, arus penumpang tiap harinya mencapai 6.000 hingga 6.500 orang. Ini berimplikasi pada tingginya arus kendaraan yang menuju atau keluar dari pelabuhan dan memicu kemacetan pada jam-jam tertentu.
Menurutnya, situasi ini harus segera dicarikan jalan keluar agar tidak mengganggu kenyamanan pengguna jalan yang tidak bertujuan ke pelabuhan.
Persoalan kedua yang mengemuka adalah terkait pengelolaan Pelabuhan Sanur yang saat ini berada di bawah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Benoa. Terkait dengan hal itu, ada aspirasi yang berkembang agar ada kolaborasi dengan pemerintah daerah.
“Intinya, pemerintah daerah ingin juga mendapat pemasukan untuk asas keadilan,” ungkapnya.
Menindaklanjuti berbagai masukan terkait keberadaan Pelabuhan Sanur, pihaknya akan segera melakukan rapat dengan Kementerian Perhubungan.
“Sejumlah catatan ini akan segera kita rapatkan, prinsipnya kami menjembatani kepentingan semua pihak agar berjalan sesuai harapan,” tambahnya.
Moeldoko juga memberikan penekanan pada keberadaan PSN yang berjumlah 161 dan tersebar di sejumlah daerah di Indonesia.
Menepis banyaknya isu miring yang berkembang, Moeldoko menegaskan, PSN merupakan program yang diarahkan untuk mensejahterakan masyarakat, bukan menyengsarakan.
Ia menilai, Pelabuhan Sanur adalah salah satu PSN yang terbukti membawa manfaat bagi masyarakat, tak hanya di Bali daratan tapi juga di Nusa Penida dan Nusa Lembongan.
“Ini salah satu bukti nyata kalau PSN itu membawa manfaat positif. Tadinya wisatawan maupun masyarakat domestik harus menghadapi ketidaknyamanan saat harus naik ke perahu motor.
Dengan adanya pelabuhan ini, penyeberangan menjadi lebih nyaman. Kita bangga bisa menyajikan infrastruktur berkelas bagi wisatawan. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Perhubungan berkolaborasi dengan pemerintah daerah yang bisa mewujudkan sebuah terminal penyeberangan berkelas.
”Ini adalah prestise, kita bisa tunjukkan kepada dunia luar,”ungkapnya.
Sebelumnya, Kepala KSOP Kelas II Benoa Capt Sadeli,M.Mar,E. MM memberi paparan tentang situasi penyeberangan ke Pulau Nusa Penida dan Lembongan.
“Sebelum ada pelabuhan ini, para penumpang mesti melepas sandal karena harus melalui air untuk tiba di kapal penumpang. Sekarang dengan adanya pelabuhan ini, penumpang jauh lebih nyaman. Kami juga menerapkan SOP layanan seperti di Bandar Udara,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberadaan pelabuhan ini mendorong peningkatan jumlah penumpang yang sangat signifikan yaitu rata-rata mencapai 6.000 setiap hari.
Mengingat intensitas penyeberangan yang kian padat, Sadeli berharap penambahan kapal patroli laut agar pengawasan dapat dioptimalkan.(*/03).
