DENPASAR, baliotonomi.com (5/12/2023) – Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra membuka Webinar dalam rangkaian Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) bertajuk “Membangun Sinergi dan Kesadaran Dalam Budaya Antikorupsi” secara daring melalui zoom, dari Ruang Vidcom 1, Kantor Gubernur Bali, di Denpasar pada Senin (4/12/2023).
Webinar yang diselenggarakan oleh Inspektorat Provinsi Bali tersebut, Sekda Dewa Indra menekankan akan pentingnya perilaku Tidak Korup untuk menjadi budaya di lingkungan Pemprov Bali. Menurutnya, untuk menuju ke tujuan tersebut diperlukan proses yang panjang.
“Tahap awal kita perlu edukasi, literasi dan perlu komitmen untuk membangun kesadaran bersama bahwa tindakan korupsi itu tidak bagus,” jelasnya pada webinar yang turut diikuti secara daring oleh Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Bali, Eselon III dan IV, Pejabat Pengelola Keuangan dan Program di Lingkungan Pemprov Bali, hingga Kepala Sekolah SMA/SMK serta perwakilan siswa di Seluruh Bali.
Ia juga mengapresiasi temuan penyelewengan keuangan di Pemprov Bali sudah semakin menurun seiring dengan berjalannya waktu. Pun dengan laporan dari penegak hukum yang semakin menurun. Menurutnya hal ini merupakan indikasi yang baik.
“Itu menunjukkan jika budaya anti korupsi sudah semakin mengakar di diri kita semua. Jika banyak dipanggil oleh penegak hukum tentu pertanda yang tidak baik,” imbuhnya seraya mengatakan bahwa sudah menjadi tugas kita bersama untuk meniadakan tindakan merugikan negara tersebut. Sehingga, untuk mencapai hal tersebut, semua lapisan harus melalui proses dengan ketekunan dan kesabaran.
Lebih lanjut, birokrat asal desa Pemaron, Buleleng itu juga mengajak semua jajaran di Pemprov Bali untuk benar-benar memperhatikan webinar ini, karena Pemprov Bali akan terus memberikan edukasi. Sehingga, para pejabat pengelola keuangan dan program bisa menghindarkan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi.
“Terutama kesalahan administrasi karena faktor tidak sengaja, hal itu harus benar-benar kita hindari,” imbuhnya.
Di samping itu, ia juga mengatakan bahwa Pemprov Bali memiliki tekad untuk membangun pemerintahan yang bersih, sehingga bisa membangun kepercayaan publik. “Jika pemerintah tidak bersih, maka rakyat tidak percaya kita dan tidak mau mengikuti aturan dan imbauan pemerintah,” tegasnya.
Di sisi lain, ia juga berharap penegak hukum bisa memilah kasus-kasus karena ketidaksengajaan atau memang sudah ada niat korupsi. Menurutnya hal itu sangat mudah dikenali dalam ilmu hukum. Namun, ia juga mengingatkan bawahannya untuk tidak mengatakan sebaliknya, yaitu mengatakan tidak sengaja padahal disengaja, karena hal tersebut juga mudah ditemukan oleh aparat.
“Pemprov Bali akan terus memberikan edukasi untuk membangun budaya anti korupsi. Kita sudah di tengah jalan, perilaku korup sudah jauh berkurang dan sedikit lagi niscaya akan hilang. Diibaratkan naik motor, jangan sampai menunggu tabrakan dulu baru taat peraturan lalu lintas, jangan sampai terkena kasus dulu baru kita menjadi insaf,” tutupnya.(*/04).
