DENPASAR, baliotonomi.com (7/5/2024) – Belum optimalnya pengelolaan sampah pada fasilitas (TPS3R/TPST) berdampak pada penanganan sampah yang pada akhirnya dikirim ke TPA.
TPA yang tersebar di Kabupaten/Kota se-Bali mengalami kelebihan kapasitas atau overload. Namun untuk membangun TPA baru sulit terlaksana karena dibutuhkan kajian dan lahan yang luas serta terjadi penolakan dari masyarakat sekitar.
Situasi ini dapat menjadi bom waktu yang mengancam kondisi lingkungan, kegiatan pariwisata dan ekonomi di Provinsi Bali. Untuk itu dibutuhkan komitmen bersama secara konkrit, holistik dan serentak dalam pengelolaan sampah dari hulu sampai ke hilir yang dimulai dengan mengolah dan memilah sampah dari sumbernya serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat.
Hal itu disampaikan Pj. Gubernur Bali S.M Mahendra Jaya dalam sambutan dibacakan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali, I Wayan Serinah saat Koordinasi Pengelolaan Sampah di Provinsi Bali yang digelar di Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Senin (6/5/2024).
Pj. Gubernur Bali menyampaikan berdasarkan data SIPSN timbulan sampah di Provinsi Bali pada Tahun 2023 mencapai 3.367 ton/hari dan dengan persentase sampah terkelola mencapai 75,94% dimana sebagian besar sampah masih diangkut ke TPA dengan persentase 61,41%. Fasilitas pengelolaan sampah berbasis sumber yang telah terbangun yakni 278 unit TPS3R yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota dan juga 7 unit TPST di empat Kabupaten/Kota.
“Namun pengelolaan sampah belum dapat dilaksanakan dengan optimal dikarenakan belum terbangunnya kesadaran pemilahan sampah dari sumber sehingga membebani operasional fasilitas pengolahan sampah. Kunci keberhasilannya adalah adanya partisipasi aktif masyarakat dengan melakukan pengurangan timbulan sampah dan pemilahan sampah,” imbuhnya.
Sementara itu Koordinator Harian Stranas PK, Komisi Pemberantasan Korupsi, Aminudin dalam sambutannya menyampaikan bahwa potensi sampah di tiap daerah itu besar kalau bisa diolah dengan tepat. Bahkan sampah bisa menjadi sumber pendapatan daerah, jika potensi tersebut dikelola dengan baik dan efisien. Dengan pengelolaan yang tepat, tidak saja permasalahan sampah yang dapat teratasi namun di sisi lain dapat bernilai ekonomis.
Aminudin menambahkan dalam hal ini KPK hadir untuk mempertemukan dan memfasilitasi antara Pemda dengan BUMN seperti PLN sehingga terjalin kerjasama yang baik yang menguntungkan kedua belah pihak, tidak ada pihak yang dirugikan serta pengelolaannya harus transparan.(*/03).
