Kepala BNN RI: Kepemimpinan Gubernur Koster Luar Biasa, Jaga Etalase Indonesia di Mata Dunia, Siap Sinergi Tekan Peredaran Narkotika
DENPASAR,MEDIA9.ID – Kepala BNN RI Komjen Marthinus Hukom mengapresiasi keteguhan Gubernur Bali dalam menjaga Bali tetap aman, tertib, dan bersih dari narkotika.
Ia memuji kepemimpinan Gubernur Koster yang luar biasa dan berhasil memulihkan perekonomian Bali dengan sangat cepat pasca pandemi serta menjaga Bali sebagai wajah terdepan Indonesia di mata pariwisata dunia.
“Bali bagi saya adalah rumah kedua. Kepemimpinan Bapak Gubernur luar biasa dalam menjaga Bali sebagai etalase Indonesia. Tapi kita juga perlu waspada, karena narkotika kini menjadi ancaman yang semakin canggih dan masif,” ujarnya pada acara Ramah Tamah yang berlangsung di Kerthasabha, Kediaman Gubernur Bali, Senin (14/7/2025).
Dalam momen penting ini, Gubernur Bali Wayan Koster bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali menyambut hangat kunjungan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Komjen Marthinus Hukom beserta istri dan jajaran Pimpinan Tinggi Pratama dan Madya BNN RI.
Turut hadir mendampingi Gubernur Koster yakni Wakil Gubernur Bali, Ketua DPRD Bali, Kepala BNNP Bali, Kepala BNNK Kabupaten/kota se Bali, serta Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Bali yang menjadi simbol kuatnya komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi Bali dan BNN RI dalam upaya menjaga Bali dari ancaman narkotika yang semakin kompleks.
Di hadapan Gubernur Koster, Komjen Marthinus memaparkan bahwa hasil survei BNN 2023 menunjukkan sebanyak 3,3 juta warga Indonesia terjerat penyalahgunaan narkoba. Namun angka tersebut diyakini masih lebih rendah dari kenyataan karena adanya angka gelap (dark number).
Ia mengungkapkan adanya ancaman sindikat narkotika internasional, termasuk yang berasal dari negara-negara konflik seperti Ukraina dan Rusia, yang memanfaatkan teknologi digital, aplikasi rahasia, transaksi kripto, dan metode penyimpanan narkotika berbasis titik koordinat.
“Bali harus tetap aman. Modus kejahatan narkotika terus berkembang. Kami siap bersinergi dengan Pemprov Bali dan seluruh Forkopimda agar sindikat semacam ini tidak menjadikan Bali sebagai sasaran mereka,” tegasnya.
Kepala BNN juga menyoroti potensi ancaman dari jaringan geng motor internasional yang erat kaitannya dengan tindak kriminal lain seperti narkotika, kekerasan, dan premanisme. Oleh sebab itu, sinergi antarpenegak hukum sangat penting.
“Kolaborasi kuncinya adalah saling percaya dan saling membantu. BNN siap memberikan dukungan terbaik bagi Pemprov Bali dalam menjaga keamanan Bali dari ancaman narkoba,” ujarnya.
Selain itu, Kepala BNN juga menekankan pentingnya memperkuat regulasi daerah yang mendukung upaya pencegahan dan penindakan penyalahgunaan narkotika.
Gubernur Koster dalam ungkapan selamat datang yang penuh kekeluargaan menyebut bahwa saat ini Bali berada dalam fase pemulihan ekonomi dan pariwisata yang sangat positif pasca pandemi COVID-19. Sepanjang tahun 2024, kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali tercatat mencapai 6,4 juta orang, melampaui capaian sebelum pandemi. Pertumbuhan ekonomi Bali juga melampaui rata-rata nasional, dengan angka pengangguran dan kemiskinan terendah di Indonesia.
“Kontribusi Bali sangat besar bagi bangsa ini. 44 persen devisa pariwisata nasional berasal dari Bali, setara Rp107 triliun. Tahun 2025, kami perkirakan kunjungan wisman sampai akhir tahun akan lebih meningkat berkisar 6,9 hingga 7,1 juta kunjungan wisatawan asing,” jelas Gubernur Koster.
Meski demikian, Gubernur tidak menutup mata terhadap berbagai tantangan yang dihadapi Bali, mulai dari persoalan kemacetan, sampah, alih fungsi lahan, hingga perilaku wisatawan asing yang melanggar aturan, termasuk penyalahgunaan narkotika.
“Masalah narkotika ini menjadi perhatian serius kami. Sinergi dengan BNN, Polda Bali, dan Kejati Bali mutlak diperlukan untuk mengatasi persoalan ini. Kami siap memperkuat kolaborasi agar Bali tetap terjaga, aman, dan bersih sebagai destinasi dunia,” tegasnya.
Gubernur juga menyampaikan bahwa kehadiran BNN RI di Bali merupakan bentuk dukungan nyata yang akan memperkuat upaya pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban masyarakat. (*/03)
