BALIOTONOM.id (6/6/2023)| Pelaksanaan Sensus Pertanian Tahun 2023 ini diminta seluruh tim sensus melakukan pendataan secara objektif dan turun langsung ke rumah-rumah petani. Demikian disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Buleleng, Ir. Ketut Lihadnyana, M.M.A dalam Sosialisasi Sensus Pertanian 2023 Kabupaten Buleleng di Wantilan Sasana Budaya Singaraja, Selasa, (6/6/2023).
Pj. Lihadnyana menilai pelaksanaan sensus pertanian yang diselengarakan 10 tahun sekali itu sangat penting dalam penyusunan program-program strategi pembangunan pertanian oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng. Sehingga pelaksanaan sensus kepada petani tidak cukup melalui kepala desa, melainkan wajib mengunjungi langsung petani dan kelian subak di seluruh Kabupaten Buleleng.
“Sensus itu adalah mencari potret yang sebenarnya, baik dari segi kepemilikan luas lahan, status mereka (petani,red), komoditas yang dibudidayakan, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Hal yang penting juga adalah kondisi ekonomi petani kita,” terang Pj. Lihadnyana.
Ditambahkan, pihaknya bersama Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna sekarang ini tengah menyusun program kebijakan untuk kesejahteraan petani Buleleng. Melalui langkah komunikasi DPRD Buleleng sebelumnya bersama petani, Pj. Lihadnyana menganggap penting aspirasi yang disampaikan oleh petani terkait besaran pajak yang dibebankan. Oleh karena itu, Pemkab Buleleng bersama DPRD Buleleng akan kembali merubah kebijakan nilai pajak.
“Beliau (Ketua DRPD Buleleng,red), karena sebagai wakil rakyat sangat merasakan beban pajak petani terlalu berat. Jadi kami akan sesuaikan, dan ini sedang berproses. Saya juga sudah tugaskan Kadis Pertanian melaksanakan program yang membuat petani Buleleng tersenyum,” ujarnya.
Sementara itu, dalam sambutan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Endang Retno Sri Subiyandani menerangkan bahwasannya Sensus Pertanian merupakan pekerjaan rutin setiap 10 tahun sekali di Bali dalam rangka pendataan seluruh sub sektor pertanian, baik itu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, perikanan, perkebunan hingga pada jasa pertanian. Data seluruh sub sektor pertanian itu nantinya akan menjadi data dasar pemerintah dalam mengambil kebijakan atau perencanaan.
“Hasil dari sensus pertanian ini akan menjadi base epident di lapangan, jadi hasilnya sudah dipastikan sesuai dengan kondisi di lapangan dan itu akan digunakan oleh pemerintah untuk mengambil kebijakan atau perencanaan di sektor pertanian,” terang Kaban Endang Retno.
Pihaknya menilai secara umum pertanian di Buleleng adalah yang terbesar di Bali, baik itu secara luas wilayah maupun jumlah komoditi pertanian. Sehingga sensus pertanian yang akan dilakukan tahun ini harus memperoleh data yang tepat dan akurat melalui sistem pendataan door to door dan snowball atau pendataan terhadap usaha pertanian berdasarkan informasi berbagai nara sumber terutama ketua atau pengurus RT atau nara sumber lain seperti ketua kelompok tani.
Disinggung terkait pelaksanaan sensus pertanian di Buleleng, Kepala BPS Buleleng, Made Bimbo Abdi Suardika menjelaskan pelaksanaan sensus berlangsung selama dua bulan mulai dari tanggal 1 Juni sampai dengan 31 Juli 2023.
“Kami akan mengerahkan ratusan personil untuk melakukan sensus nantinya. Petugas pendata sebanyak 439 orang, ada juga tenaga pengawas dan pemeriksa sebanyak 74 orang , dan koordinator sensus kecamatan. Totalnya 522 petugas,” ujar Kaban Bimbo.
Ditambahkan, BPS Buleleng akan berkolaborasi dengan Pemkab Buleleng dalam melakukan sensus pertanian agar tidak ada data pelaku usaha pertanian yang terlewat. (*/06)
