DENPASAR,MEDIA9.ID – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Koster, mengapresiasi kerja sama semua pihak, baik dari elemen masyarakat, TP PKK Kabupaten/Kota, hingga pemerintah, atas kontribusinya dalam mendukung kelancaran program-program TP PKK.
Hal tersebut disampaikannya dalam Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 Tingkat Provinsi Bali Tahun 2025, yang bertempat di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Art Center, Denpasar, pada Senin (30/6/2025).
“Demi mewujudkan program-program PKK, kita harus bergerak bersama, tidak bisa bergerak sendiri. Komponen pemerintah dan masyarakat adalah tempat kita bergandengan tangan. Seberat apa pun beban program-program kita, niscaya semua akan berjalan,” jelasnya.
Tahun ini, menurutnya, cukup berbeda karena di Provinsi Bali diadakan lomba-lomba yang menyasar anak muda. Ia menegaskan bahwa salah satu tugas TP PKK adalah memberdayakan keluarga, termasuk generasi muda. “Kami menggelar lomba Senam Nangun Sat Kerthi Loka Bali dan lomba Masak Masakan Bali. Selain ingin mencetak generasi yang sehat, kami juga ingin mengajak anak muda melestarikan kebudayaan melalui kuliner Bali,” imbuhnya.
Sebelumnya, ia juga membacakan sambutan Ketua Umum TP PKK Pusat, Ny. Tri Tito Karnavian. Dalam sambutan tersebut disampaikan, PKK telah menjadi organisasi paling masif dalam mendukung program pemerintah dan mewujudkan kesejahteraan hingga ke tingkat keluarga, dengan total 2,5 juta anggota PKK dan lebih dari 4,1 juta kelompok dasawisma.
“Dengan semangat gotong royong dan 10 program pokok PKK, para kader telah menjadi agen perubahan di masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga lingkungan,” ujar Ny. Putri Koster saat membacakan sambutan.
PKK juga terus diperkuat melalui regulasi nasional, antara lain Perpres No. 99 Tahun 2017, Permendagri No. 36 Tahun 2020, dan Permendagri No. 18 Tahun 2018. PKK telah mendapatkan dukungan anggaran dari APBN, APBD, dan APBDes untuk menjalankan program-programnya.
Namun demikian, berdasarkan data APBD 2025 dan Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes) 2024, baru 46% desa yang mengalokasikan anggaran pembinaan PKK melalui APBDes.
“Masih ada gap, yaitu 22% kabupaten dan 17% kota yang belum menganggarkan dukungan pembinaan PKK. Ini perlu menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Bali, Wayan Koster, dalam sambutan yang dibacakan oleh Kadis PMD Dukcapil, mengingatkan, PKK harus mampu mengambil momentum untuk memberikan kontribusi nyata melalui pelaksanaan 10 Program Pokok PKK sesuai amanat peraturan perundang-undangan.(*/03).
