TABANAN, MEDIA9.ID – Pemerintah Kabupaten Tabanan menegaskan komitmennya dalam mendukung transformasi digital pelayanan publik, khususnya pada sektor bantuan sosial (bansos).
Hal tersebut ditegaskan saat Wakil Bupati Tabanan, I Made Dirga, mewakili Bupati Tabanan menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial bersama Pemerintah Provinsi Bali di Gedung Kerta Sabha, Denpasar, Kamis (26/2/2026).
Rapat koordinasi yang digelar dalam rangka percepatan implementasi Government Technology di Bali tersebut dibuka Gubernur Bali Wayan Koster. Kegiatan ini turut dihadiri jajaran Forkopimda Bali, para Bupati/Wali Kota se-Bali, serta sejumlah undangan terkait lainnya.
Kegiatan yang terlaksana melalui kerja sama dengan Dewan Ekonomi Nasional ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola bantuan sosial yang lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Agenda rapat meliputi pengantar strategis, penegasan tujuan dan output pertemuan, pemaparan arah kebijakan nasional, hingga presentasi pilot project oleh Komite dan Koordinator Wilayah.
Selain itu, forum juga menghadirkan sesi berbagi pengalaman (lesson learned) dari Bupati Banyuwangi mengenai praktik implementasi digitalisasi bansos di daerahnya, termasuk tantangan, solusi, serta dampak yang telah dirasakan masyarakat.
Bagi Pemerintah Kabupaten Tabanan, forum ini menjadi wadah penting untuk memperkuat koordinasi lintas pemerintah daerah dalam mendukung transformasi digital pelayanan publik. Wakil Bupati Dirga dalam kesempatan tersebut menyampaikan dukungan penuh terhadap implementasi digitalisasi bantuan sosial sebagai upaya meningkatkan efektivitas penyaluran, memperkuat akurasi data penerima, serta memastikan akuntabilitas pengelolaan program.
“Digitalisasi menjadi kunci untuk memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak, dengan proses yang lebih cepat, transparan, dan terukur,” tegasnya.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, Pemerintah Kabupaten Tabanan optimistis program ini mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus mendorong terwujudnya pelayanan publik yang modern, inklusif, dan berkelanjutan di Bali, khususnya di Kabupaten Tabanan. (*/04).
