JAKARTA, MEDIA9.ID – Kesantunan berbahasa dalam komunikasi tetap diperlukan dalam berbangsa dan bernegara untuk menjaga kebersamaan, keharmonisan, dan ketenangan bersama.
Kesantunan berbahasa harus tetap dijaga, jangan sampai jatuh ke dalam situasi komunikasi yang tidak beradab, barbar. Zaman barbar sudah berlalu ketika manusia belum mengenal etika dan hukum.
Demikian benang merah hasil diskusi Reboan Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) yang berlangsung di Jakarta, Rabu (5/7/2026).
Dalam siaran pers diterima media9.id, diskusi yang dihadiri sejumlah wartawan senior dan dipimpin Koordinator Nasional FWK Raja Parlindungan Pane menyoroti berbagai masalah kekinian yang menjadi keprihatinan bersama.
Hadir pula pendiri FWK Hendry Ch. Bangun–mantan Wakil Ketua Dewan Pers. Materi yang paling menjadi sorotan adalah penggunaan bahasa dalam berkomunikasi, baik yang dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto maupun masyarakat yang memberi tanggapan terbuka di berbagai aplikasi media sosial.
Penggunaan bahasa di media sosial belakangan ini dinilai oleh forum diskusi, sudah kebablasan. Kata-kata yang tidak pantas, seperti makian, umpatan, dan hinaan bertebaran dalam postingan-postingan, meme-meme, unggahan video, maupun komentar-komentar atas unggahan-unggahan tentang berbagai hal, terutama reaksi atas ucapan atau pidato Presiden RI Prabowo Subianto di luar teks resmi pidato.
Pemimpin Redaksi VOI.ID Iqbal Irsyad mengatakan, reaksi keras dan kasar menanggapi ucapan presiden yang dinilai tidak akurat semakin menjadi-jadi. Terakhir mengenai sebuah usaha penggilingan padi yang dikatakan presiden mendapat keuntungan dua triliun rupiah dalam satu kali musim panen.
“Kemudian soal tudingan presiden terhadap wartawan, LSM, dan pengamat sebagai londo ireng,” kata Iqbal yang juga mantan Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat.
Hendry Ch. Bangun berpendapat, di tengah situasi seperti sekarang ini diperlukan komunikasi publik yang dapat mendinginkan suasana. Kalau dibiarkan seperti sekarang ini, akan berakibat buruk dan tidak menguntungkan semua pihak, baik untuk negara maupun bangsa.
“Negeri ini tidak kekurangan orang hebat dalam mengelola kompleksitas dalam berkomunikasi publik. Angkat lah mereka itu guna mendinginkan suasana dan mengatasi kekisruhan akibat komunikasi yang kurang tepat,” tutur mantan wartawan senior Harian Kompas ini.
Menurutnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon sebaiknya masuk dalam lingkaran dalam presiden.
“Sehingga kualitas komunikasi pemerintah semakin berbobot,” kata Hendry.
Semua peserta rapat sepakat Fadly Zon masuk lingkaran dalam presiden. Tujuannya untuk menambah bobot komunikasi pemerintah kepada masyarakat. Munculnya nama Fadli Zon terkait dengan akan adanya reshuffle kabinet dalam waktu dekat.
Raja Parlindungan Pane, wartawan senior dan pemimpin redaksi peserta diskusi Yesayas Octavianus, Budi Nugraha, Umy Syarifah, Herwan Pebriansyah, Dadang Rachmat, Berman Nainggolan L Radja, dan Rudy Sitompul sepakat dengan apa yang disampaikan Hendry dalam diskusi.
“Kita di FWK harus ikut mendukung penyelesaian rumitnya persoalan negeri ini. Kita sudah berkali-kali membahas tentang komunikasi. Sekali lagi kita sampaikan kritik dan masukan kita untuk kebaikan,” kata Raja Pane.
Mantan wartawan Harian Kompas Mohammad Nasir juga berpendapat bahwa komunikasi dengan menggunakan tutur kata yang santun mutlak diperlukan, supaya dapat mewujudkan kebersamaan dan saling percaya.
Sementara itu, Berman Nainggolan berpendapat, dalam situasi ekonomi sulit ini, perlu kehati-hatian dan keakuratan pemerintah dalam menyampaikan kebijakannya kepada masyarakat.
“Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang sejuk dan nyaman. Sehingga masyarakat tidak bertambah bingung,” ujar Berman. (*)
