TABANAN, MEDIA9.ID – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tabanan menggelar pelatihan kehumasan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertajuk “Penguatan Kompetensi Kehumasan dalam Mewujudkan Komunikasi Publik yang Profesional, Informatif dan Berintegritas”, di Kantor Bupati Tabanan, Rabu (23/9/2026).
Kegiatan yang mengusung semangat “Sinergi Pers dan Pemerintah untuk Informasi Publik yang Berkualitas” tersebut diikuti perwakilan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur yang menangani fungsi kehumasan dan komunikasi publik.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kapasitas, profesionalisme serta pemahaman mengenai fungsi kehumasan dan komunikasi publik.
Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya saat membuka kegiatan menekankan pentingnya kemampuan aparatur pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat secara jelas, benar dan mudah dipahami.
Kehumasan pemerintah bukan hanya bagaimana menyampaikan kegiatan, tetapi bagaimana memastikan apa yang dilakukan pemerintah dapat dipahami masyarakat.
” Karena itu, informasi publik harus disampaikan secara benar, terbuka, informatif dan bertanggung jawab. Pers dan pemerintah memiliki ruang masing-masing, tetapi keduanya mempunyai kepentingan yang sama, yaitu menghadirkan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Bupati Sanjaya.
Menurutnya, perkembangan teknologi dan media digital telah mengubah pola masyarakat dalam memperoleh informasi. Kondisi tersebut menuntut perangkat daerah untuk semakin adaptif dalam mengelola komunikasi publik.
“Jangan sampai pemerintah memiliki banyak program dan kegiatan, tetapi masyarakat tidak mengetahui manfaatnya. Di sinilah fungsi kehumasan menjadi penting, karena keberhasilan komunikasi pemerintah pada akhirnya dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat memahami dan merasakan manfaat informasi yang disampaikan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan Provinsi PWI Bali, IGMB Dwikora Putra yang menyampaikan materi mengenai perbedaan media pers dan media sosial, menekankan pentingnya memahami karakter masing-masing kanal komunikasi.
“Media pers dan media sosial memiliki karakter, mekanisme dan tanggung jawab yang berbeda. Karena itu, pemerintah perlu memahami ruang kerja pers sekaligus mampu mengelola informasi melalui media sosial secara tepat. Jangan menyamakan semua kanal komunikasi, karena setiap media memiliki karakter audiens dan cara kerja yang berbeda,” ujarnya.
Dwikora juga menekankan pentingnya hubungan yang sehat antara pemerintah dan pers dalam membangun ekosistem informasi publik yang berkualitas.
“Hubungan pers dengan pemerintah bukan hubungan untuk saling menyenangkan, tetapi hubungan profesional yang dibangun melalui keterbukaan, komunikasi dan penghormatan terhadap fungsi masing-masing. Pemerintah membutuhkan pers untuk memperluas informasi kepada publik, sementara pers membutuhkan akses informasi yang terbuka dan akurat,” ujarnya.
Materi lain disampaikan Wakil Ketua Bidang Pendidikan PWI Bali, Arief Wibisono, dengan fokus pada latihan menulis berita. Ia mendorong aparatur kehumasan agar mampu menyajikan informasi pemerintahan dalam bentuk berita yang memiliki nilai informasi bagi masyarakat.
“Menulis berita bukan sekadar memindahkan informasi dari sebuah kegiatan ke dalam tulisan. Ada proses memilih fakta, menentukan sudut pandang dan menyusun informasi agar pesan utama dapat diterima pembaca dengan cepat dan jelas. Karena itu, aparatur kehumasan perlu belajar menulis dari sudut pandang kebutuhan informasi masyarakat,” ujar Arief.
Menurutnya, informasi pemerintahan akan lebih mudah diterima publik apabila disampaikan dengan bahasa yang sederhana, faktual dan tidak terlalu birokratis.
“Kegiatan pemerintah boleh menggunakan bahasa administrasi, tetapi ketika sudah menjadi informasi publik, bahasa yang digunakan harus bahasa yang dipahami masyarakat. Humas harus mampu menerjemahkan bahasa birokrasi menjadi bahasa publik tanpa kehilangan substansi dan akurasi informasi,” terangnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan, I Gusti Putu Winiantara, menyampaikan materi mengenai fungsi kehumasan pemerintah.
Ia menegaskan fungsi humas pada perangkat daerah tidak sebatas dokumentasi dan publikasi kegiatan, tetapi merupakan bagian penting dari proses komunikasi pemerintah dengan masyarakat.
“Humas OPD bukan sekadar tukang foto, membuat berita atau mengunggah kegiatan. Humas harus menjadi penghubung antara apa yang dikerjakan pemerintah dengan apa yang perlu diketahui masyarakat. Karena itu, informasi yang disampaikan harus memiliki nilai publik, bukan hanya nilai dokumentasi,” ujar Winiantara
Menurutnya, penguatan kapasitas humas OPD menjadi semakin penting seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang cepat, akurat dan mudah diakses.
“Tantangan komunikasi pemerintah hari ini bukan lagi sekadar bagaimana informasi tersedia, tetapi bagaimana informasi tersebut sampai, dipahami dan memberi manfaat bagi masyarakat. Karena itu, setiap OPD perlu memiliki kemampuan mengelola informasi secara terencana, konsisten dan terintegrasi,” ujarnya.
Winiantara juga menekankan pentingnya sinergi antara PPID, humas OPD, media massa dan kanal komunikasi digital pemerintah.
“Kita ingin membangun komunikasi publik yang tidak berjalan sendiri-sendiri. Informasi dari OPD harus terkelola, terverifikasi dan dapat diterjemahkan menjadi informasi publik yang mudah dipahami. Dengan demikian, keterbukaan informasi tidak berhenti pada tersedianya informasi, tetapi benar-benar menghadirkan manfaat dan membangun kepercayaan masyarakat,” terangnya.
Pelatihan yang diselenggarakan PWI Kabupaten Tabanan ini menjadi ruang strategis untuk mempertemukan perspektif pers dan pemerintah, khususnya dalam membangun pemahaman bersama mengenai pengelolaan informasi publik.
Dalam susunan kegiatan, materi pelatihan meliputi perbedaan media pers dan media sosial, latihan menulis berita, serta fungsi kehumasan, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi.
Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan berharap kapasitas kehumasan pada setiap perangkat daerah semakin kuat, sehingga komunikasi pemerintah kepada masyarakat dapat berlangsung secara profesional, informatif, berintegritas dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Sinergi antara pemerintah dan pers diharapkan tidak hanya menghasilkan publikasi kegiatan pemerintahan, tetapi juga membangun ekosistem informasi publik yang sehat, terbuka dan mampu memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
“Informasi pemerintah bukan sekadar untuk diketahui, tetapi untuk dipahami dan dimanfaatkan masyarakat,” tegas Winiantara. (*)
