DenpasarPariwisata

Bali Bentuk Satpol PP Pariwisata, Harapkan Minimalisir Pelanggaran Wisatawan

DENPASAR,baliotonomi.com (23/1/2024) – Penjabat Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya membuka pelatihan Satuan Polisi Pamong Praja Khusus Pariwisata di BKPSDM Provinsi Bali, Senin (22/1/2024).

Pelatihan diikuti 71 peserta terdiri dari 40 anggota Satpol PP Pariwisata Kabupaten Badung dan 31 anggota Satpol PP Provinsi Bali.

Pj. Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya menyampaikan,  keberadaan Satpol PP khusus pariwisata sangat penting karena Bali merupakan destinasi utama pariwisata di Indonesia dan dunia.

Keberadaan Satpol PP Pariwisata diharapkan dapat meningkatkan ketertiban, keamanan dan penegakan Perda pada destinasi  wisata.

BACA JUGA:  Gubernur Koster Siap Sukseskan Bali Jadi Percontohan Program Digitalisasi Bansos

“Kita ingin merubah paradigma Polisi Pamong Praja,” ujar Mahendra Jaya.

Ia berharap Satpol PP tidak lagi dikenal sebagai tukang gebuk dan tukang rusuh, tapi sebagai perwakilan daerah dalam menjaga ketertiban dan keamanan yang humanis.

Mahendra Jaya meminta Satpol PP Pariwisata tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban di destinasi wisata, tapi juga  menginformasikan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh wisatawan sehingga dapat meminimalisir pelanggaran seperti yang dewasa ini marak terjadi.

BACA JUGA:  Wagub Bali Bacakan Pendapat Akhir Gubernur, Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Disetujui Bersama

Terlebih, dengan akan diberlakukannya kebijakan pungutan bagi wisatawan asing yang mulai diberlakukan 14 Februari 2024.

Ia meminta agar Satpol PP khusus pariwisata dapat mengawal kebijakan pemerintah tersebut pada destinasi-destinasi wisata di Bali.

“Teman-teman adalah bagian yang kita minta untuk mengingatkan turis tersebut agar memenuhi kewajibannya,” ujarnya.

 

Menurut Mahendra Jaya, pungutan terhadap wisatawan asing tidak dapat dilakukan pada pintu kedatangan saat tiba di Bali sehingga selain menyarankan wisman melakukan pembayaran sebelum berangkat ke Bali, ia juga berharap pungutan dapat dibayarkan di hotel atau pada destinasi-destinasi wisata di Bali.

BACA JUGA:  Rakor Pembangunan Wilayah Bali Sinkronkan Langkah Pusat dan Daerah, Infrastruktur dan Lingkungan Jadi Prioritas Pariwisata Berkelanjutan

 

Selain itu, Ia juga mengingatkan agar Satpol PP khusus pariwisata dapat menjaga nama baik Pemerintah Provinsi Bali saat bertugas.

“Jangan merusak citra Satpol PP khusus pariwisata,” tegasnya.

Ia meminta agar Komite Penjamin Mutu BKPSDM Provinsi Bali agar tidak hanya menilai pengetahuan dan kompetensi anggota Satpol PP Pariwisata namun juga attitudenya.(*/04).

Back to top button