DENPASAR,MEDIA9.ID – Ketua Umum Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Bali, Seniasih Giri Prasta, menegaskan pentingnya pendidikan politik bagi perempuan sebagai fondasi partisipasi aktif dalam demokrasi.
Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber utama dalam Seminar Pendidikan Politik bagi Kaum Perempuan yang digelar di Kantor Kesbangpol Provinsi Bali, Kamis (17/7/2025).
Dalam paparannya, Seniasih menyampaikan keprihatinannya atas masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam politik formal, meskipun memiliki peran sosial dan adat yang kuat. Berdasarkan data terbaru, keterwakilan perempuan di DPR RI periode 2024 baru mencapai 21,3%, sementara di tingkat DPRD provinsi/kabupaten/kota rata-rata masih di bawah 25%. Jumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah perempuan di Indonesia juga dinilai masih sangat terbatas.
“Perempuan harus menjadi pemilih yang cerdas sekaligus pemimpin yang berani tampil. Pendidikan politik sangat penting untuk membentuk keberanian, pemahaman, dan solidaritas antarperempuan dalam mendukung sesama,” tegasnya.
Sebagai bentuk komitmen, BKOW Bali menjalankan program Perempuan Bali Sadar Demokrasi yang fokus pada pelatihan kepemimpinan, forum diskusi desa, hingga kampanye kesadaran politik. Program ini menyasar berbagai kalangan—mulai dari ibu rumah tangga hingga tokoh adat—dan dijalankan melalui kolaborasi dengan KPU, Bawaslu, Kesbangpol, serta organisasi masyarakat sipil.
Senada dengan Seniasih, anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bali, Putu Diah Pradnya Maharani alias Gek Diah, mendorong perempuan Bali dari kalangan pelajar hingga dewasa untuk lebih kritis terhadap isu-isu sosial.
“Perempuan Bali jangan ragu menjadi penggerak dan pemimpin. Tapi untuk berani, kita harus memahami literasi politik secara menyeluruh,” ujar Gek Diah, yang dikenal sebagai anggota DPRD Bali termuda sekaligus peraih suara tertinggi pada Pemilu 2024.
Ia juga mengingatkan agar perempuan mewaspadai pengaruh media sosial dalam demokrasi modern.
“Apa yang viral di media sosial belum tentu benar. Kita tidak boleh dikendalikan oleh medsos, justru kita yang harus mengendalikannya,” imbuhnya.
Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, menyatakan bahwa pihaknya tidak hanya menargetkan keterwakilan perempuan sebesar 30 persen, tetapi ingin mendorong komposisi yang lebih setara, yakni 50:50 di parlemen.
“Target kami bukan sekadar angka, tapi juga kualitas kader perempuan. KPU terus mendorong green election, transparansi pemilu, dan pelibatan perempuan dalam proses politik,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali, Gede Suralaga, menegaskan bahwa pendidikan politik perempuan merupakan bagian integral dari pembangunan Bali yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
“Perempuan tidak hanya layak dipilih, tapi juga layak memimpin. Dengan semangat Sad Kerthi, mari kita bangun demokrasi Bali yang berbudaya dan adil gender,” ujarnya saat membuka seminar secara resmi.
Peserta dari Berbagai Kalangan Antusias Ikuti Seminar
Seminar ini dilaksanakan secara luring dan daring, dengan partisipasi aktif dari perwakilan OSIS SMA/SMK, BEM kampus, mahasiswa Fisipol, serta masyarakat umum yang mengikuti melalui platform Zoom Meeting.
Acara ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk mendorong kesetaraan gender dan memperkuat peran perempuan dalam ranah publik, khususnya menjelang tahapan politik yang semakin dinamis di Indonesia.(*/04).
