JAKARTA,media9.id – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Hendry Ch Bangun menegaskan, isu mengenai Kongres Luar Biasa (KLB) yang berkembang belakangan ini tidak lebih dari upaya untuk merusak integritas dan stabilitas PWI.
Menurut Hendry, spekulasi dan rumor mengenai KLB telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dengan agenda tersembunyi untuk menciptakan ketidakstabilan di dalam organisasi.
Dalam pernyataannya, Hendry menyatakan bahwa PWI merupakan wadah yang solid dan berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan wartawan serta menjaga profesionalisme jurnalis.
Hendry menegaskan, pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan isu KLB untuk kepentingan pribadi atau kelompok hanya akan merugikan organisasi serta anggotanya.
Ia mengajak semua pihak untuk tetap fokus pada upaya pengembangan dan perbaikan dalam profesi wartawan, serta menjaga persatuan dan kesatuan di dalam PWI.
Hendry menambahkan, tindakan yang dilakukan untuk mendorong KLB tidak hanya tidak berdasar, tetapi juga ilegal dan melanggar Peraturan Dasar/Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) PWI.
Menurutnya, PWI memiliki aturan yang jelas mengenai proses dan prosedur kongres, dan setiap usaha untuk mengabaikan atau melanggar aturan tersebut adalah tindakan yang tidak dapat diterima.
“Oknum-oknum ini menafsirkan PD/PRT hanya untuk kebutuhan kelompok mereka. Ini merusak organisasi PWI. Mereka manafikan Pengurus PWI Provinsi sebagai pemilik suara sah. Terkait oknum yang menggunakan kop surat PWI saya tegaskan itu Ilegal. Yang berhak menggunakan kop dan stempel PWI Pusat hanya Pengurus hasil kongres Bandung,” ujar Hendry dalam keterangannya di Jakarta, Minggu 4 Agustus 2024.
Terkait wacana KLB yang dihembuskan untuk mengganti Ketua Umum, Sekjen dua priode pada kepemimpinan Ketua Umum Margiono itu menyatakan isu itu terlalu kekanak-kanakan.
“Jangan memaksakan kehendak dengan menggulirkan berbagai isu yang membuat gaduh. PWI Provinsi pemilik suara sah yang dapat menentukan siapa Ketua Umum selanjutnya. Ikuti mekanisme organisasi 5 tahun sekali. Kalian ini sudah tua-tua dan sudah lama menjadi pengurus tapi tidak memberikan contoh yang baik bagi calon pemimpin PWI kedepan. Wacana yang dilontarkan hanya ingin merusak rumah besar PWI sebagai organisasi wartawan tertua dan terbesar di Indonesia,” tegas Hendry.
Hendry mengatakan, PD/PRT memerintahkan selaku mandataris Ketua Umum PWI Pusat mempunyai hak preogratif untuk menentukan, memilih, mengangkat dan memberhentikan personil Pengurus Harian serta menandatangani surat-surat atas nama PWI Pusat.
Terkait beredarnya surat edaran yang menggunakan kop surat PWI, secara tegas Hendry mengatakan surat PWI Pusat yang sah di tandatangani Ketua Umum Hendry Ch Bangun dan Sekretaris Jenderal Iqbal Irsyad.
“Jadi saya tegaskan, saya selaku Ketua Umum menandatangani dan melantik Sasongko Tedjo (Ketua Dewan Kehormatan) dan Ilham Bintang (Ketua Dewan Penasehat). Pernyataan dan surat edaran yang dikeluarkan mereka mengatasnamakan PWI saya tegaskan tidak sah secara organisasi. Sementara Zulmansyah (Sekedang) dipecat setelah terbukti melanggar PD/PRT yang disahkan dalam rapat pleno,” tandasnya.
Hendry terpilih secara sah menjadi Ketua Umum PWI Pusat periode 2023-2028 setelah mendapatkan suara terbanyak pada Kongres PWI XXV di Bandung, Jawa Barat, 27 September 2023.
Pada pemilihan yang berlangsung secara demokratis itu Hendry mengalahkan petahana Atal S Depari dalam dua putaran.
Hendry juga mengingatkan, Sasongko Tedjo terpilih menjadi Ketua Dewan Kehormatan atas inisiatifnya usai penetapannya sebagai Ketua Umum. PWI Provinsi merespon usulan Hendry sehingga ditetapkan secara aklamasi.
“Saya orang pertama yang mengusulkan dan menawarkan (Sasongko) Tedjo untuk menjadi Ketua Dewan Kehormatan. Jadi kalau klaimnya Sasongko Tedjo menang dalam pemilihan itu salah besar. Ada jejak rekamnya,” ujar Hendry.
Mengutip pernyataan wartawan senior yang juga mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan Dewan Kehormatan adalah hati nuraninya profesi. Bukan suara terbanyak. DK adalah penjaga etika tertinggi sebuah profesi, bukan corong terbanyak.
“Rasanya sudah waktunya susunan pengurus Dewan Kehormatan jangan dipilih berdasarkan suara terbanyak,” katanya. (01)
