DENPASAR,baliotonomi.com (17/10/2023) – Secara nasional, survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) tahun 2023 sebesar 71,57. Angka ini menurun 6.30 poin dibandingkan pada tahun 2022 mencapai 77,88.
Hal tersebut dipaparkan Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, Yadi Hendriana pada diskusi hasil survei IKP 2023 yang digelar di Hotel Mercure Sanur, Selasa (17/10/2023).
Diskusi dipandu Ketua PWI Bali IGMB Dwikora Putra juga menghadirkan narasumber Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Unud, Prof. I Nyoman Darma Putra, Ketua Tim Komunikasi Diskominfos Bali, I Made Dwi Prayana, dan Ketua Dewan Redaksi Bali Post, I Wayan Dira Arsana. Pesertanya dari pemimpin redaksi serta wartawan media cetak dan elektronik.
Yadi Hendriana menegaskan, kendati IKP mengalami penurunan, tapi tetap berkategori ‘cukup bebas’.
Meskipun hasil survei secara nasional di 34 daerah menurun, tapi untuk Provinsi Bali justru naik signifikan, yaitu 82,58 diperoleh dari lingkungan fisik politik (84,25), lingkungan ekonomi (79,85), dan lingkungan hukum (81,82). “Dalam kurun empat sampai lima tahun terakhir Bali mengalami peningkatan Indeks Kemerdekaan Pers. Angka 82,58 nyaris pada angka yang sempurna dan menempatkan Bali pada posisi ketiga nasional,”ujar Yadi Hendriana.
Dewan Pers melalukan survei IKP meliputi tiga lingkungan dengan 20 indikator, serta melibatkan 408 informan ahli sebagai responden dan 10 anggota Dewan Penyelia Nasional alias NAC (National assessment Council).
Salah satu indikator menurunnya IKP secara nasional dipengaruhi tahun politik yang menyebabkan meningkatnya kasus pers. Dewan Pers mencatat hingga September 2023 tercatat ada 700 kasus, naik dibandingkan tahun 2022, yaitu 691 kasus.
“Kami memperkirakan hingga Desember 2023 akan ada hampir 1.000 kasus pers. Jadi, peningkatkan-peningkatan kasus pers itu akan meningkat sekitar 30 persen dari tahun 2022,” ungkapnya.
Sementara, Prof. Darma Putra dalam pandangannya menyebut salah satu faktor kenaikan IKP di Provinsi Bali adanya kerja sama yang selama ini terjalin cukup baik terutama dengan instansi pemerintahan.
Menurutnya, harmonisasi kinerja pers di Bali berbeda dengan daerah lain di Indonesia dan terkadang ada rasa ewuh pakewuh dengan narasumber sehingga rangkaian sosial sangat menentukan IKP selain pemberitaan sifatnya advetorial.
“Kinerja wartawan di Bali itu adalah kinerja yang kaitan kehidupan sosialnya sangat erat, tapi bukan berarti tidak ada kritik sama sekali,”kata Darma Putra yang pernah menjalani profesi sebagai wartawan ini.
Ia juga memberikan pandangan tentang pengaduan kinerja pers. Menurutnya, situasi sosial politik di Bali sangat berbeda dengan daerah lain semisal Jakarta. “Jadi, selama ini jarang ada yang mau melaporkan (pemberitaan). Begitu juga mengenai ancaman hampir tidak ada di Bali,”ungkapnya.
Menangapi hasil survei, IGMB Dwikora Putra menyebut naiknya IKP di Provinsi Bali merupakan bagian dari kontribusi dari asosiasi wartawan yang selalu melakukan pendidikan jurnalistik dalam Uji Kompetensi Wartawan (UKW).
