JAKARTA, MEDIA9.ID – Pengurus Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Pusat melakukan audiensi dengan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) Marsda TNI Eko Dono Indarto di Kantor Kemenko Polkam Jakarta, Rabu (21/5/2025).
Audiensi ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum AMKI Pusat Tundra Meliala, Dewan Pengawas Marsdya TNI (Purn.) Dede Rusamsi, Sekretaris Jenderal Dadang Rachmat, Bendahara Umum Umi Sjarifah, Ketua Bidang Hukum Rukmana, dan Humas Herdiana.
Dari pihak Kemenko Polkam, turut hadir mendampingi Deputi Marsda TNI Eko Dono Indarto, Asisten Deputi Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa Novan Ivanhoe Saleh, Kabid Media Sosial dan Komunitas Erni Mustikasari, serta Kabid Media Massa dan Media Sosial Muhamad Burhan.
Dalam sambutannya, Marsda TNI Eko Dono Indarto menyambut hangat kehadiran AMKI. Ia menyatakan, pihaknya sangat terbuka terhadap kerja sama strategis dengan media konvergensi untuk menghadapi tantangan era digital.
“Kehadiran AMKI ini sangat bagus sekali untuk kami. Saya yakin, AMKI dikirim ke sini oleh Tuhan. Kami sudah merancang bentuk media gabungan untuk menangkal berbagai isu liar dan hoaks di media sosial. Kehadiran AMKI sangat tepat waktunya,” ujar alumnus Akademi Angkatan Udara (AAU) 1989 itu.
Menurutnya, sinergi antara Kemenko Polkam dan AMKI sangat dibutuhkan untuk membendung penyebaran informasi yang menyesatkan serta menciptakan ekosistem informasi yang sehat, edukatif, dan produktif.
“Kita harus bekerja sama untuk mengelola isu dan mencegah disinformasi. Saya lihat AMKI sudah sejalan dengan visi Polkam. Mari kita besarkan kerja sama ini agar Polkam bisa terus eksis dan tetap efisien dalam menjalankan perannya,” pria humanis yang pernah menjabat Gubernur AAU (2022 – 2023) itu.
Eko juga menambahkan bahwa AMKI akan diperlakukan layaknya tamu kehormatan dan diharapkan bisa menjadi mitra resmi dalam memperkuat komunikasi strategis pemerintah.
Ketua Umum AMKI, Tundra Meliala, memperkenalkan jajaran pengurus kepada Deputi dan berharap Kemenko Polkam dapat hadir dan memberikan dukungan dalam agenda pengukuhan AMKI secara resmi dalam waktu dekat. Ia juga menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat Deputi Kemenko Polhukam dan seluruh jajaran.
“Kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan ruang dialog yang diberikan. Kami percaya, kemitraan ini bukan sekadar kerja teknis, melainkan wujud pengabdian bersama bagi bangsa dan negara, dengan menjadikan informasi sebagai pilar penting dalam menciptakan masyarakat yang aman, cerdas, kritis, dan berkeadaban,” ucap Tundra.
Ia menekankan bahwa kerja sama ini adalah bagian dari upaya strategis untuk memperkuat sistem komunikasi nasional yang adaptif terhadap tantangan zaman.
“Semoga sinergi antara AMKI dan Kemenko Polhukam menjadi tonggak penting dalam membangun ekosistem informasi yang akurat, inklusif, dan bertanggung jawab. Kita ingin memastikan bahwa setiap informasi yang diterima masyarakat adalah informasi yang mencerahkan, bukan memecah-belah,” kata Alumni Lemhannas PPRA 51 itu penuh semangat.
Marsdya TNI (Purn.) Dede Rusamsi, sebagai Dewas AMKI, mengapresiasi pertemuan tersebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat komunikasi negara dengan rakyat melalui media nasionalis yang profesional.
“AMKI harus nasionalis. Media adalah garda ke-9 setelah delapan gatra kekuatan nasional yang selama ini dikenal. Ini kehormatan bagi kami, dan kami berharap bisa mendapatkan arahan dan bimbingan dari Kemenko Polkam,” tegas alumnus AAU 1981 itu.
Ia juga menyoroti tantangan dunia pers saat ini, salah satunya maraknya praktik penyalahgunaan profesi wartawan oleh oknum yang melakukan pemerasan dan aksi premanisme.
“Kami ingin membedakan media profesional dengan oknum-oknum yang hanya mencoreng nama wartawan. AMKI hadir untuk membenahi dan mengangkat derajat pers yang berintegritas,” ucap pria kelahiran Tasikmalaya yang pernah menjabat Wagub Lemhannas RI (2013-2015) dan Kasum TNI (2015) itu.
Kolaborasi
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Dadang Rachmat memaparkan program kerja AMKI, termasuk inisiatif untuk menjembatani kolaborasi antara Kemenko Polkam dan para pemilik media anggota AMKI.
“AMKI adalah asosiasi pemilik perusahaan media dari berbagai platform cetak, elektronik, dan digital. Kami juga memikirkan kesejahteraan para wartawan dan ingin menyiapkan program yang berkelanjutan agar media bisa dikelola secara profesional,” jelasnya.
“Kami di AMKI siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun sistem informasi yang komprehensif dan adaptif, demi memperkuat stabilitas sosial dan politik Indonesia,” sambung Pemred Mitrapol itu.
Hal senada disampaikan oleh Bendahara Umum AMKI Pusat, Umi Sjarifah, yang turut menegaskan bahwa media konvergensi tidak lagi sekadar berperan sebagai penyampai berita, tetapi telah menjadi salah satu sumber data sosial-politik yang sangat penting.
“Media hari ini bukan hanya penyampai informasi, tetapi juga mata dan telinga bangsa. Dengan data yang tepat, framing yang cermat, dan monitoring isu yang akurat, negara bisa lebih siap menghadapi dinamika di lapangan,” tutur Umi.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bidang Hukum AMKI Pusat, Rukmana, turut menyampaikan pentingnya media sebagai instrumen strategis dalam pemantauan opini publik dan sistem peringatan dini (early warning system).
“Melalui pemantauan media, pemerintah dan instansi terkait dapat mengidentifikasi isu-isu strategis yang sedang berkembang, termasuk sentimen masyarakat terhadap kebijakan tertentu. Ini sangat penting sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi konflik sosial dan instabilitas politik,” ungkap Mahasiswa Magister Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (Unsurya) Jakata itu.
Audiensi antara Pengurus AMKI Pusat dan Deputi Kemenko Polkam berlangsung hangat dan penuh semangat kolaboratif. Pertemuan ditutup dengan sesi foto bersama yang mencerminkan semangat kebersamaan, sinergi, dan harapan akan kerja sama yang berkelanjutan. Dalam suasana yang santai namun penuh makna, kedua pihak saling mendoakan agar langkah-langkah strategis yang dirintis dapat memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara. (01*)
