Wagub Cok Ace Minta Penertiban Gepeng dan Pengamen Jalanan Dilakukan secara Manusiawi
BALIOTONOM.id (25/1/2022) – Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) memandang keberadaan gelandangan dan pengemis (gepeng) serta pengamen berpakaian adat Bali bisa merusak citra Bali. Untuk itu Ia minta dilakukan penertiban oleh pihak-pihak yang berwenang, dengan mengedepankan rasa kemanusiaan.
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Penanganan Gepeng Dan Pengemis Jalanan bertempat di Ruang Rapat Praja Sabha, Kantor Gubernur Bali, Selasa (25/1/2022)..
“Jadi pertama-tama tentu kita bina dulu, diajak bekerja bagi mereka yang tidak punya pekerjaan, dipulangkan. Kita tidak bicara sanksi, pokoknya kita kedepankan azas kemanusiaan terlebih dahulu. Jika terus dilakukan berulang-ulang baru akan dikenakan sanksi,” ujarnya.
Menurutnya untuk alasan kurangnya mata pencaharian, pandemi Covid-19 selalu menjadi alasan klasik pengamen berpakaian adat Bali setiap kali diamankan Satpol PP. Padahal mereka bukan dari kelompok yang terdampak langsung dari pandemi ini. Mereka bukan dari pekerja pariwisata. Kendatipun terdampak, namun tidak terlalu signifikan.
Wagub Cok Ace tentu sangat menyayangkan fenomena tersebut. “Jika dilihat dari peralatan yang mereka gunakan, harganya tergolong mahal. Bahkan membaca teks lagu melalui telepon pintar. Takutnya mereka ada yang membiayai,” ungkap Cok Ace yang dalam kesempatan tersebut didampingi oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemprov Bali I Dewa Nyoman Rai Darmadi.
Tokoh Puri Ubud itu pun melanjutkan Satpol PP sudah kerap kali melakukan penertiban, dan mereka kewalahan. Karena begitu diamankan, kemudian dibawa ke Dinas Sosial untuk dipulangkan, ternyata pengamen tersebut kembali turun ke jalan.
“Dari dulu sebenarnya sudah ada. Hanya saja saat pandemi ini meningkat dan beralih menggunakan pakaian adat Bali,” ujarnya.
Dijelaskan, rapat ini untuk menyikapi fenomena ini dengan Satpol PP Kabupaten/Kota, DInas Perhubungan Provinsi Bali, Dinas Ketenagakerjaan Kerja Provinsi Bali, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat, Dinas PUPR Provinsi Bali, dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.
“Saya mengundang beberapa Dinas terkait Pemprov Bali, untuk berintegrasi menyelesaikan masalah ini secara bersama,” katanya.(*/03)
