BULELENG, baliotonomi.com (29/8/2023) – 18 pimpinan partai politik (Parpol) menandatangani Deklarasi Damai Pemilu 2024 di lobby Atiti Wisma Kantor Bupati Buleleng, Selasa (29/8/2023).
Deklarasi Damai Pemilu 2024 ini diwujudkan dengan penandatanganan plakat oleh para pimpinan partai politik, Forkopimda, dan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Ini sebagai komitmen bersama untuk menjaga suasana damai dan persatuan dalam penyelenggaraan Pemilu mendatang.
Penjabat Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana dalam sambutannya berharap komitmen yang tulus dari semua pihak yang menandatangani deklarasi.
“Perlu diingat bahwa kegiatan ini bukan seremoni semata, namun janji yang ditandatangani oleh seluruh hadirin di sini untuk memberikan pesta demokrasi yang damai kepada masyarakat,” ujarnya.
Lihadnyana juga mendorong agar plakat deklarasi damai disebarluaskan dan dipajang di sekretariat masing-masing partai politik agar seluruh anggota memiliki pemahaman dan komitmen terhadap semangat damai tersebut.
Sementara, Kapolres Buleleng AKBP I Made Dhanuardana menegaskan tantangan yang kemungkinan muncul menjelang Pemilu.
“Saat partai politik gencar mendulang suara di masyarakat, akan banyak potensi masalah seperti berita hoax, berita yang menyerang pihak tertentu, dan gesekan SARA yang timbul akibat politik identitas yang dapat memecah kesatuan dan persatuan bangsa,” tegasnya.
Dalam konteks ini, ia menekankan pentingnya kolaborasi menyeluruh dari seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam Pemilu 2024. Polres Buleleng sendiri telah mengambil berbagai langkah preventif, termasuk pemetaan daerah rawan dan patroli sambang, untuk memastikan kelancaran proses demokrasi.
Ketua KPU Buleleng, Komang Dudhi Udiyana, juga ikut merespon dan menyadari kompleksitas penyelenggaraan Pemilu 2024.
“Kami berharap penandatanganan ini menjadi momentum bagi masing-masing pihak untuk menyadari bahwa kedamaian masyarakat adalah yang utama,” katanya.
Dalam komitmennya, KPU Buleleng akan bekerja sesuai regulasi untuk menciptakan Pemilu 2024 yang aman dan lancar, serta menjaga integritas dan transparansi proses demokrasi. (06)
