Komisi VIII DPR RI Turun ke Buleleng, Serap Aspirasi dan Serahkan Bantuan Sosial Rp118,2 Miliar
BULELENG, MEDIA9.ID – Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke Kabupaten Buleleng untuk menyerap berbagai aspirasi daerah sekaligus menyerahkan bantuan sosial dari Kementerian Sosial (Kemensos) senilai Rp118.203.239.000, Jumat (9/10/2026).
Anggota Komisi VIII DPR RI Dapil Bali, I Ketut Kariyasa Adnyana, didampingi Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Marwan Dasopang, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng atas penerimaan rombongan DPR RI.
Ia menjelaskan bahwa kunjungan ini melibatkan seluruh mitra kerja Komisi VIII DPR RI guna memantau secara langsung dinamika serta kendala pembangunan sosial dan keagamaan di daerah.
“Kami mengajak semua mitra dari Komisi VIII. Ada 10 mitra mulai dari Kementerian Agama, Kementerian Sosial, hingga BNPB dalam rangka menyerap aspirasi terhadap problem-problem dan permasalahan yang ada di daerah,” ujar Kariyasa dalam pertemuan di ruang rapat Kantor Bupati Buleleng.
Dalam Kunjungan Kerja Reses tersebut, Komisi VIII DPR RI bersama Kemensos menyerahkan secara simbolis bantuan sosial senilai Rp118.203.239.000 bagi masyarakat Kabupaten Buleleng. Adapun rincian bantuan sosial yang disalurkan meliputi:
Bantuan Program Sembako Rp65.173.000.000 untuk 108.705 Keluarga Penerima Manfaat (KPM); Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Rp50.893.625.000 untuk 66.109 KPM; Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Sentra Mahatmiya Bali Rp617.337.500 untuk 291 Penerima Manfaat; dan
Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) Rp1.519.276.500 untuk 304 KPM.
Dalam kesempatan itu, Kariyasa juga menyoroti Mitigasi Bencana dan Kesiapsiagaan. Salah satu poin penting yang menjadi pembahasan adalah penanganan daerah rawan bencana di Buleleng. Wilayah Buleleng dinilai memiliki potensi risiko bencana seperti gempa bumi hingga tsunami.
Pihaknya menyoroti pentingnya penguatan early warning system (sistem peringatan dini) serta pengalokasian anggaran mitigasi bencana yang terealisasi secara konsisten. Selain itu, sejumlah usulan kebutuhan sarana dan prasarana (sarpras) seperti kendaraan operasional (rescue), mobil tangki air, hingga skema asuransi bagi relawan bencana turut dicatat untuk ditindaklanjuti.
“Usulan-usulan tersebut kami catat dan sudah menjadi perhatian kami untuk ditindaklanjuti bersama mitra kerja pusat, baik melalui dana reguler maupun pemanfaatan dana siap pakai jika dalam kondisi darurat,” tegas Kariyasa
Lebih lanjut, Kariyasa mendorong pemerintah menyiapkan anggaran mitigasi bencana sejak awal. Langkah ini dinilai penting seiring rencana kenaikan anggaran kebencanaan nasional menjadi Rp1 triliun pada 2027, dari sekitar Rp491 miliar pada 2026.
Kariyasa menegaskan, anggaran kebencanaan tidak cukup hanya untuk membiayai penanganan darurat setelah bencana terjadi, melainkan perlu memperkuat kesiapsiagaan dan langkah pencegahan agar risiko jatuhnya korban jiwa dapat ditekan.
“Yang terpenting itu adalah bagaimana kita menyelamatkan nyawa itu. Menyelamatkan nyawa itu ketika respons cepat,” ujarnya.
Di bidang keagamaan dan pendidikan, Komisi VIII DPR RI menaruh perhatian pada keberadaan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Bali. Ketua Komisi VIII menegaskan perlunya pembentukan jenjang pendidikan keagamaan terpadu (Widyalaya) dari tingkat TK, SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi agar lulusannya memiliki penyaluran serta luaran (output) kerja yang jelas dan optimal.
Seluruh usulan dan aspirasi dari Pemerintah Kabupaten Buleleng serta dinas terkait dipastikan akan menjadi bahan pembahasan prioritas dalam rapat-rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama kementerian dan lembaga mitra di Jakarta.(*)
