BULELENG,baliotonomi.com (8/12/2023) – Penjabat (Pj) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya mengapresiasi berdirinya Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Buleleng yang diharapkannya bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Hal ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden terkait reformasi birokrasi. Presiden mendorong penyederhanaan prosedur dan tata kelola khususnya dalam hal tata laksana pelayanan publik dan perizinan,” kata Mahendra Jaya ketika membuka MPP Kabupaten Buleleng di lantai III Pasar Banyuasri, Kota Singaraja, Jumat (8/12/2023).
Ia menambahkan, terciptanya sistem satu pintu tak hanya membuat layanan jadi prima, efisien dan cepat tapi juga mengurangi resiko terjadinya penyelewengan dalam layanan publik. “Kalau teorinya kejahatan itu terjadi karena ada niat dan kesempatan. Dengan adanya perbaikan dalam sistem layanan seperti ini akan mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan,” tandasnya.
Mahendra Jaya berharap kehadiran MPP ini juga bisa berjalan dengan konsisten dan selain jadi pilihan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.
“Ini tantangannya. Para pegawai juga wajib berkomitmen melaksanakan tugas, melakukan kerja sama yang baik, sistem terintegrasi dan menjaga kualitas pelayanan yang ramah, cepat dan tepat,” tegas pria kelahiran Singaraja ini.
Hal tersebut sangat penting menurutnya karena sampai saat ini masih ada stigma negatif mengenai alur pelayanan publik yang identik dengan proses berbelit-belit dan memerlukan waktu yang panjang.
“Karenanya, perlu upaya merubah stigma negatif tersebut. Lewat MPP ini saya lihat ada niat dan konsep di Buleleng yang tidak semua daerah punya. Makanya saya apresiasi tinggi,” ujarnya.
“Hari ini adalah langkah nyata dalam transformasi pelayanan publik di Kabupaten Buleleng,”imbuhnya.
Sementara, Pj. Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana menjelaskan keberadaan MPP yang terintegrasi dengan pasar Banyuasri diharapkan dapat menjadi pusat perekonomian di kawasan Kota Singaraja dan Buleleng pada umumnya.
“Dan kita harapkan kehadiran MPP ini juga mendorong investasi luar masuk ke Buleleng,” ujar Lihadnyana.
Lihadnyana juga menekankan, ke depan Mal Pelayanan Publik tidak lagi soal pelayanan publik terintegrasi satu atap, namun dikembangkan menjadi MPP digital dan MPP mobile sehingga lebih memudahkan masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan publik di Kabupaten Buleleng. “Kami juga berkomitmen agar MPP ini mampu berjalan dengan baik, memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik,” tandasnya.
Seusai meresmikan MPP Kabupaten Buleleng lewat penandatanganan prasasti serta pemotongan pita, Pj. Gubernur Mahendra Jaya juga meninjau langsung setiap loket pelayanan publik di lokasi. MPP Buleleng telah dilengkapi dengan 152 layanan yang terdiri dari 18 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik vertikal maupun horizontal. Termasuk di dalamnya pembuatan paspor, samsat hingga layanan untuk kaum disabilitas.(*/03).
