KARANGASEM, MEDIA9.ID – Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Bali mendorong pemerintah desa di Kabupaten Karangasem membentuk Desa Migran Emas sebagai upaya memperkuat perlindungan bagi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) sekaligus mencegah praktik keberangkatan secara nonprosedural.
Kepala BP3MI Bali, Muhammad Iqbal, mengatakan pembentukan Desa Migran Emas menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai prosedur bekerja ke luar negeri yang aman dan legal. Menurutnya, desa memiliki peran penting dalam memberikan edukasi sejak awal kepada masyarakat yang berminat menjadi PMI.
“Untuk Provinsi Bali telah terbentuk 10 Desa Migran Emas, terdiri atas 5 desa di Kabupaten Jembrana, 2 desa di Gianyar, 1 desa di Bangli, dan 2 desa di Buleleng,”ungkap Muhammad Iqbal.
Sedangkan untuk Kab. Karangasem belum ada Desa Migran Emas. BP3MI mendorong pemerintah desa di Karangasem agar segera membentuk Desa Migran Emas sebagai bentuk komitmen dalam memberikan perlindungan kepada warganya yang bekerja di luar negeri.
Menurut Iqbal, Bali merupakan salah satu daerah penyumbang PMI terbesar di Indonesia dengan menempati peringkat keenam secara nasional. Di tingkat provinsi, Karangasem menjadi penyumbang PMI terbesar kedua setelah Kabupaten Buleleng.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem, I Ketut Mertadina, mengungkapkan minat masyarakat Karangasem bekerja ke luar negeri masih cukup tinggi. Hingga Juni 2026 tercatat sebanyak 963 warga Karangasem telah berangkat sebagai PMI. Jumlah tersebut hampir menyamai total keberangkatan sepanjang tahun 2025 yang mencapai 1.214 orang.
“Baru satu semester jumlahnya sudah mendekati capaian tahun lalu. Kalau tren ini berlanjut, hingga akhir tahun kemungkinan akan melampaui jumlah PMI tahun 2025,”kata Mertadina.
Mertadina menjelaskan, sebagian besar PMI asal Karangasem bekerja di sektor hospitality, seperti kapal pesiar, hotel, spa, maupun pekerjaan darat lainnya. Adapun negara tujuan antara lain Jepang, Turki, dan sejumlah negara lainnya.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur tawaran kerja dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Menurutnya, keberangkatan harus dilakukan melalui jalur resmi dan sesuai prosedur agar para PMI memperoleh perlindungan hukum selama bekerja di luar negeri.
“Pemerintah daerah berkomitmen memberikan pelayanan dan memfasilitasi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Yang terpenting, seluruh proses harus sesuai prosedur dan melalui agen resmi,” tegasnya. (05)
