Dinkes Provinsi Bali gandeng AIHSP dan Diskominfos Belajar Buat Konten Media Sosial yang Menarik dan Inklusif
BALIOTONOM.id (22/7/2022)| Media sosial semakin penting dalam upaya menyampaikan komunikasi risiko kesehatan yang inklusif kepada masyarakat.
Hal ini diantaranya dirasakan ketika pandemi Covid-19 dan penyakit menular lain seperti rabies dan penyakit kuku dan mulut (PMK).
Diperlukan komunikasi risiko kesehatan yang inklusif agar pesan-pesan yang disampaikan dapat menjangkau semua kalangan masyarakat, seperti lansia, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.
Itulah sebabnya Dinas Kesehatan Provinsi Bali berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali menyelenggarakan Lokakarya Optimasi Media Optimasi Media Sosial, Desain Grafis dan Video Editing yang pelaksanaannya difasilitasi oleh Program Kemitraan Australia Indonesia untuk Ketahanan Kesehatan (Australia Indonesia Health Security Partnership/AIHSP).
Lokakarya yang diikuti oleh komponen Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali ini diselenggarakan di Badung, tanggal 19-21 Juli 2022.
Dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Bidang IKP Provinsi Bali, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Gede Pramana, mengatakan sangat mendukung kegiatan pelatihan ini dalam rangka meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia pengelola media sosial dalam lingkup Provinsi Bali untuk melahirkan komunikasi risiko yang aksesibel dan inklusif bagi semua kelompok masyarakat di Bali.
Menurutnya Diskominfos Provinsi Bali selama ini bersama dengan Dinas Kesehatan telah melakukan komunikasi risiko krisis kesehatan melalui konten-konten media sosial, seperti misalnya dalam penanganan Covid-19 dan rabies.
“Diharapkan dengan komunikasi risiko krisis kesehatan yang inklusif akan memberikan wawasan kepada masyarakat sehingga selalu aware dinamika konteks sosial yang sedang terjadi di Bali. Tentunya tidak untuk menakut-nakuti masyarakat, tetapi memberikan pemahaman bersama untuk melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam menghadapi krisis kesehatan yang sedang terjadi di Provinsi Bali,” kata Gede Pramana.
Sejalan dengan itu Ketua Forum Komunikasi Risiko One Health Provinsi Bali, I Gede Arya Sena, mencontohkan bagaimana misalnya komunikasi risiko penyakit rabies kepada masyarakat untuk mengedukasi tapi tidak untuk membuat masyarakat takut terhadap anjing. Apalagi dalam budaya Bali anjing termasuk hewan yang dipercaya dapat menuntun manusia setelah kematian. Ia berharap pesan-pesan komunikasi yang disampaikan melalui konten media kepada masyarakat yang inklusif mengena sesuai dengan kearifan lokal dan tentunya tidak melanggar Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
“Bagaimana caranya nanti di konten media kita juga pesan-pesan atau komunikasi yang kita inginkan ke masyarakat terpapar itu bisa tersampaikan dengan tepat dan nyaman,” kata pria yang juga adalah Patengen Agung MDA Provinsi Bali.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dr. I Nyoman Gede Anom, menyampaikan pihaknya berharap pelatihan semacam ini akan membantu pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan sosialisasi risiko kesehatan kepada masyarakat Bali seperti misalnya isu rabies, stunting, PHBS dan risiko-risiko lainnya yang bisa dihadapi semua kelompok masyarakat Bali ke depan.
“Bagaimanapun kesehatan masyarakat adalah tanggung jawab bersama, itu sebabnya kita perlu tahu bagaimana cara melakukan edukasi yang benar. Saya berharap pelatihan ini akan membantu menjawab cara sosialisasi yang aksesibel dan inklusif di era media sosial,” tegas dr. I Nyoman Gede Anom.(*/04)
