BULELENG,MEDIA9.ID (baliotonom) – BPJS Kesehatan Cabang Singaraja menegaskan komitmennya untuk mempercepat transformasi layanan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menuju sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) sebagai bagian dari upaya mewujudkan pelayanan kesehatan yang adil dan merata di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Buleleng.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Singaraja, Joys Karman Nike Palupi, dalam kegiatan Media Gathering yang melibatkan para wartawan se-Kabupaten Buleleng pada Jumat (20/6/2025).
Kegiatan ini juga menjadi ruang diskusi terkait penguatan informasi publik seputar hak dan kewajiban peserta JKN serta integrasi antara Kartu Indonesia Sehat (KIS) dengan NIK sebagai identitas tunggal.
“Transformasi JKN ke KRIS adalah langkah nyata pemerintah untuk menghapus diskriminasi layanan berdasarkan kelas rawat inap. Ke depannya, semua peserta akan mendapatkan hak rawat inap yang standar dan setara, sesuai dengan prinsip keadilan sosial,” ungkap Joys dalam paparannya.
KRIS akan menggantikan sistem kelas 1, 2, dan 3 yang selama ini berlaku dalam layanan rawat inap. Dengan 12 kriteria standar fasilitas rawat inap, BPJS Kesehatan menyiapkan fase transisi yang adil bagi fasilitas kesehatan dan peserta. Peserta JKN tetap dapat menikmati hak-hak layanan kesehatan sesuai ketentuan selama proses penyesuaian berlangsung.
Selain itu, BPJS Kesehatan juga terus mengupayakan optimalisasi keaktifan peserta JKN. Dari total 828.156 penduduk Buleleng, tercatat sebanyak 811.035 jiwa (97,93%) telah terdaftar sebagai peserta JKN. Namun, hanya 639.456 jiwa (77,21%) yang berstatus aktif. Segmen dengan keaktifan terendah adalah peserta mandiri (PBPU), yaitu 60,14%.
“Keaktifan peserta menjadi tantangan utama. Padahal, keikutsertaan aktif sangat menentukan berjalannya sistem gotong royong dalam pembiayaan layanan kesehatan nasional,” jelasnya.
Joys juga menekankan pentingnya peran media dalam menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat terkait manfaat dan batasan layanan yang dijamin BPJS, termasuk penggunaan KIS digital yang kini bisa diakses melalui aplikasi Mobile JKN.
“Seluruh peserta dapat menggunakan NIK atau KIS digital untuk mengakses layanan di faskes mitra BPJS. Namun, penting bagi peserta untuk memahami alur dan hak layanan agar tidak terjadi kesalahpahaman saat berobat,” tegasnya.
Media gathering ini menjadi salah satu langkah strategis BPJS Kesehatan untuk memperkuat kolaborasi dengan media sebagai ujung tombak penyebarluasan informasi publik. Dengan transformasi JKN menuju KRIS dan penguatan identitas tunggal melalui KIS berbasis NIK, BPJS Kesehatan berharap layanan kesehatan semakin mudah diakses, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Buleleng. (06)
