BULELENG,MEDIA9.ID (baliotonom) – DPRD Kabupaten Buleleng memastikan pemenuhan jaminan kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas, meskipun di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Ketut Ngurah Arya saat memimpin rapat koordinasi terkait kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan Kabupaten Buleleng, yang diselenggarakan di Ruang Gabungan Komisi Gedung DPRD Buleleng, Senin (5/1/2026).
Ia menegaskan, DPRD akan melakukan langkah koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali guna memastikan masyarakat kurang mampu tetap mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan.
“Meskipun terdapat keterbatasan anggaran, kami akan terus berupaya berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi, mengingat persoalan kemiskinan merupakan tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.
Lebih lanjut, DPRD juga mendorong masing-masing perangkat daerah untuk mengoptimalkan dan memutakhirkan data yang dimiliki, mengingat adanya peralihan segmen kepesertaan BPJS Kesehatan, dari PBI daerah ke segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) yang iurannya dibiayai oleh perusahaan tempat bekerja. Optimalisasi data ini dinilai penting agar kepesertaan BPJS Kesehatan tepat sasaran serta tidak menimbulkan beban anggaran yang tidak semestinya bagi pemerintah daerah.
Rapat koordinasi tersebut menghadirkan sejumlah perangkat daerah terkait, di antaranya Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, RSUD, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Melalui rapat ini, diharapkan terbangun sinergi lintas sektor dalam memastikan validitas data kepesertaan PBI BPJS Kesehatan serta keberlanjutan layanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Buleleng. (*/06).
