BALIOTONOM.id (15/2/2022) – Keterbatasan anggaran dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada pandemi Covid-19 membuat pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat menjadi solusi jitu dalam menunjang akselerasi pembangunan daerah di Kabupaten Buleleng.
Hal itu dikemukakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buleleng Gede Suyasa ketika memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Penyaluran DAK Fisik Tahun Anggaran (TA) 2022, Selasa, (15/2/2022).
Rakor dihadiri Kepala Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) Singaraja Jordan yang memberi dampingan teknis kepada Pemkab Buleleng.
Ditemui usai rapat, Sekda Suyasa mengatakan pihaknya akan mengoptimalkan perancangan program DAK sehingga bisa lebih cepat terealisasi dan menstimulus pergerakan ekonomi daerah.
Dari sana strategi-strateginya harus dilakukan, salah satunya kita akan melakukan koordinasi terus, memonitoring perkembangan, mengidentifikasi setiap masalah,” jelas Suyasa.
Suyasa menambahkan, berdasarkan petunjuk teknis (Juknis), DAK dapat disalurkan paling lambat pada 21 Juli 2022. Lewat dari tanggal tersebut, maka pengajuan DAK tidak akan diterima.
Maka dari itu, dirinya akan mengarahkan jajaran perangkat daerah agar memperhatikan seluruh teknis pelaksanaan program DAK.
“Intinya, semua harus menjalankan juknis yang ada, termasuk batas-batas waktu, harus setiap hari melihat kalender untuk menentukan per harinya langkah-langkah yang dilakukan, dan sisa waktu yang tersedia untuk menyelesaikan administrasi, proses tender, dan surat perintah kontraknya,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala KPPN Singaraja Jordan mengatakan untuk mewujudkan penyerapan DAK yang lebih optimal, koordinasi birokrasi yang dilakukan harus lebih efisien.
Selain itu, program pengadaan harus dipilah dengan baik sehingga dapat dipilih secara tepat program yang bisa dilakukan percepatan, terutama Jordan tekankan dari segi pelaporan harus dilakukan dengan baik.
“Walaupun fisik atau outputnya maupun penyerapannya sudah, tetapi kalau di dalam pelaporan tidak diinput di aplikasi secara cepat, proses kita untuk reviewnya di Kementerian Keuangan pun juga jadi lebih lama,” demikian Jordan. (*/06)
