Pemangku Kepentingan Pariwisata Diajak Wujudkan Pariwisata Bali Berbasis Budaya, Berkualitas dan Bermartabat
DENPASAR,MEDIA9.ID – Gubernur Bali Wayan Koster mengajak seluruh Pemangku Kepentingan pariwisata untuk senantiasa dan penuh tanggungjawab mewujudkan pariwisata Berbasis Budaya, Berkualitas dan Bermartabat di Provinsi Bali.
Dalam arahannya di Gedung Ksirarnawa, Art Center, Denpasar, Kamis (30/10/2025), Gubernur Koster dihadapan Ketua PHRI Bali, Prof. Tjok Oka Sukawati dan seluruh stakeholder pariwisata menegaskan, pembangunan pariwisata Berbasis Budaya, Berkualitas dan Bermartabat harus sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana, serta Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025 – 2125.
Semua itu diimplementasikan dengan Memperkokoh Kebudayaan Bali melalui penggunaan Aksara Bali, penggunaan Busana Adat Bali, Penguatan Desa Adat dan Pemajuan Kebudayaan Bali.
Implementasi selanjutnya, kata Gubernur Koster, dengan melaksanakan Pembangunan Destinasi Wisata Baru, Pembangunan Insfrastruktur dan Sarana-Prasarana Strategis, Menjaga Ekosistem Alam dan Lingkungan, Tata Kelola Pariwisata Berkualitas yang saat ini sedang dirancang dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi Bali, serta yang terpenting bergotong royong dalam mengoptimalisasikan Pungutan Wisatawan Asing.
Ditambahkan, pembangunan destinasi wisata baru, meliputi pembangunan kawasan Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali di Buleleng dan pembangunan kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung. Sedangkan insfrastruktur dan sarana-prasarana strategis yang akan dibangun pada tahun 2026 ini meliputi Restorasi Parahyangan Pura Agung Besakih di Karangasem, pembangunan kawasan Gedung Parkir Pura Ulun Danu Batur di Bangli.
“Juga Pembangunan Gedung Parkir dan Jalan Shuttle dari Gedung Parkir Sanur menuju Pelabuhan Sanur, serta pembangunan Jalan Baru Underpass Jimbaran di Kabupaten Badung,” ujarnya didampingi Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta.
Ditambahkan,ada kapasitas infrastruktur dan transportasi publik yang jauh dari memadai, tingginya praktek pembelian aset dengan memakai nama masyarakat lokal Bali, dan adanya kasus narkoba, munculnya komunitas orang asing yang eksklusif, hingga penodaan tempat – tempat suci semakin meningkat.(*/03).
