Bangli Lakukan Lompatan Tata Kelola Digital, 6 Inovasi Strategis Diluncurkan
BANGLI, MEDIA9.ID – Pemerintah Kabupaten Bangli melakukan akselerasi besar-besaran dalam penataan tata kelola dan implementasi transformasi digital terpadu lintas sektor.
Langkah itu ditandai dengan peluncuran enam inovasi strategis, yaitu CITA GOV, PENGLIPURAN BANGLI, SINTESIS DTW BANGLI, INTEGRA-III, SI TAMPAN JAS BERDASI dan GENCAR BANGLI. Peluncuran dilakukan di Gedung Bhukti Mukti Bhakti,Kamis (17/9/2026).
Langkah strategis ini menandai pergeseran mendasar dari paradigma lama yang berfokus pada pembentukan aplikasi sektoral yang terfragmentasi, menuju era tata kelola digital terintegrasi, berbasis risiko, transparan, dan berdampak langsung pada masyarakat serta efisiensi fiskal daerah.
Meskipun Indeks Pemerintahan Digital (PEMDI) terus mengalami kenaikan dari 2,48 pada tahun 2023, menjadi 2,71 pada 2024, dan menyentuh angka 2,79 pada tahun 2025 (mencapai 93% dari target RPJMD 3,00), Pemkab Bangli menyadari adanya kesenjangan tajam (governance gap).
Pertumbuhan layanan dan aplikasi belum fully diimbangi oleh kapabilitas pengendalian yang memadai. Nilai Manajemen SPBE baru mencapai 1,09 dan Audit TIK di angka 1,00.
“Pertanyaannya bukan lagi seberapa banyak kita membuat aplikasi, melainkan seberapa baik kita mampu mengendalikan, mengintegrasikan, dan mengamankan transformasi digital tersebut untuk kesejahteraan rakyat,”kata Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bangli, I Nyoman Murditha, S.Kom., M.Eng., melalui siaran pers.
CITA GOV: Rumah Besar Pengendalian Digital Daerah
Diskominfo Bangli merancang inovasi CITA GOV (Collaborative for Integrated Digital Transformation Government). CITA GOV diposisikan bukan sekadar sebagai aplikasi baru, melainkan arsitektur tata kelola (governance & control layer) pada tingkat atas. CITA GOV dibangun di atas 3 Layer Utama : Layer Operasional (OPD): Tempat Perangkat Daerah mengusulkan dan mengelola layanan digital, Layer Control / Digital Orchestrator (Diskominfosan): Tempat verifikasi arsitektur, kelayakan, keamanan siber, dan analisis risiko dilakukan dan Layer Executive View (Bupati/Sekda): Dashboard manajerial (Single Management View) dan Digital Health Score untuk pengambilan keputusan berbasis data dan persetujuan penganggaran TAPD.
Implementasi CITA GOV diproyeksikan memberikan efisiensi belanja TIK sebesar Rp1,175 Miliar per tahun yang bersumber dari eliminasi duplikasi aplikasi, efisiensi waktu kerja, dan mitigasi risiko siber.
PENGLIPURAN BANGLI: Transformasi Parlemen & Transparansi Aspirasi
Di sektor legislatif, Sekretaris DPRD Kabupaten Bangli I Nyoman Dacin, SH, MH, meluncurkan inovasi PENGLIPURAN BANGLI (Pelayanan Legislasi, Integritas Persidangan, Upaya Regulasi Aspirasi, dan Notulensi). Inovasi ini mengarahkan parlemen Bangli menuju Green Assembly dan Paperless Meeting melalui tiga modul unggulan: e-Aspirasi: Menjamin penyerapan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) dewan dilakukan secara transparan dan linier terintegrasi dengan SIPD, e-Sidang: Digitalisasi proses persidangan dan distribusi dokumen dewan dan e-Risalah AI: Transkripsi dan pembuatan notulensi persidangan otomatis berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence).
SINTESIS DTW BANGLI: Integrasi Retribusi & Kemitraan Desa Adat
Di sektor keuangan pariwisata, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli I Wayan Dirga Yusa, AP, M.Si., menghadirkan SINTESIS DTW BANGLI (Strategy Sistem Integrasi Retribusi Daya Tarik Wisata). Inovasi ini menjawab persoalan kebocoran retribusi pariwisata melalui tiga pilar terobosan: Regulatori: Kepastian Perbup dan PKS Bagi Hasil antara Pemkab dan Desa Adat, Digital: Single-Gateway IoT/QRIS dengan moda hybrid online-offline untuk keterbatasan jaringan dan Sosial-Kultural: Kemitraan strategis Pemkab, Desa Adat, dan BPD Bali guna menjamin transparansi dan zero leakage. SINTESIS DTW diproyeksikan mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata hingga +13%.
INTEGRA-III: Efisiensi Layanan Back-Office Sekretariat Daerah
Memperkuat dukungan operasional internal birokrasi, dirancang pula inovasi INTEGRA-III melalui penerapan Shared Service Center berbasis platform SI-BULAN pada Sekretariat Daerah. Inovasi ini menyatukan fasilitasi logistik, penganggaran, tracking sarana prasarana, dan e-Katalog Lokal yang ditargetkan mampu memangkas biaya operasional birokrasi hingga minimal 20% pada tahun 2028.
SI TAMPAN JAS BERDASI: Penguatan Deteksi Dini & Ketertiban Umum Berbasis Lintas Sektor
Di sektor ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangli I Wayan Sugiarta, SIP, M.Si., meluncurkan inovasi SI TAMPAN JAS BERDASI. Inovasi ini merelokasi paradigma penegakan ketertiban dari tindakan yang reaktif menjadi tindakan yang preventif dan antisipatif. SI TAMPAN JAS BERDASI mengusung strategi STAMPAN JAS BERDASI (Strategi Integritas, Tanggap, Aman, Mitigasi, Preventif, Antisipatif, dan Networking dalam Jejaring Aksi Satpol PP BERbasis DAta Serta Informasi).
Inovasi ini menempatkan Satpol PP Bangli sebagai Integrator (Hub) yang didukung oleh 6 Pilar Siklus Terpadu: Satu Jejaring, Satu Informasi, Satu Data, Satu Analisis, Satu Koordinasi, dan Satu Tindak Lanjut. Selain itu, inovasi ini memformalisasikan kearifan lokal ke dalam sistem kedinasan resmi dengan mengintegrasikan Bendesa Adat dan Pacalang dalam sistem pelaporan ketertiban umum secara real-time.
GENCAR BANGLI: Ekstensifikasi & Optimalisasi Pajak Daerah Berbasis Data Perizinan
Di sektor pendapatan dan keuangan daerah, Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Kabupaten Bangli, Putu Agus Muliawan, ST, MAP., meluncurkan inovasi GENCAR BANGLI (Gerakan Ekstensifikasi dan Penerbitan NPWPD secara Jabatan Berbasis Data Perizinan Usaha). Inovasi ini mengubah mekanisme pemungutan pajak daerah dari yang semula bersifat pasif/reaktif menjadi proaktif melalui analisis data perizinan terpadu.
GENCAR BANGLI hadir untuk mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan/minuman yang berpotensi mencapai Rp15,92 Miliar serta perhotelan sebesar Rp5,54 Miliar. Melalui skema kerja terintegrasi—mulai dari sinkronisasi data perizinan usaha, matching data, verifikasi/validasi, penerbitan NPWPD secara jabatan, hingga monitoring kepatuhan—inovasi ini diproyeksikan mampu memperluas basis wajib pajak, meningkatkan kualitas data perpajakan, serta mendorong kepatuhan dan kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan. (*)
