Seluruh Fraksi DPRD Karangasem Setujui Empat Ranperda Dibahas Lebih Lanjut
KARANGASEM, MEDIA9.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karangasem menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi – fraksi terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Senin (2/11/2026). Di antaranya, Ranperda APBD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2027.
Dalam rapat paripurna tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan, masukan, serta sejumlah catatan strategis terhadap empat Ranperda tersebut.
Fraksi Partai Demokrat menyetujui empat Ranperda untuk dibahas dengan beberapa catatan. Pandangan umum yang disampaikan I Putu Adi Tanaya, Fraksi Demokrat menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dalam penyertaan modal daerah.
Terkait pinjaman daerah, Demokrat mendukung langkah tersebut untuk mempercepat pembangunan, terutama dalam pemenuhan air minum, fasilitas kesehatan, perbaikan jalan, dan infrastruktur. Namun, pinjaman harus dikaji secara mendalam dan diatur melalui Perda khusus guna mencegah penyalahgunaan anggaran.
Terhadap APBD 2027, Fraksi Demokrat mendukung anggaran yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, pelestarian adat dan budaya, penguatan infrastruktur, serta peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.
Sementara, Fraksi Partai Gerindra memberikan sejumlah catatan kritis. Dalam pandangan umumnya, Gerindra mendukung penyertaan modal kepada Jamkrida untuk memperluas akses pembiayaan UMKM, dengan tetap memperhatikan kontribusi terhadap PAD dan tata kelola perusahaan.
Terkait penyertaan modal BPD Bali dan pinjaman daerah, Gerindra mengingatkan keterbatasan fiskal, risiko beban APBD, serta pentingnya kajian kelayakan dan transparansi penggunaan anggaran.
Terhadap APBD Semesta Berencana 2027, Gerindra mendorong optimalisasi PAD, efisiensi belanja seremonial, serta prioritas pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat.
Fraksi Golkar pada prinsipnya menyepakati keempat Ranperda untuk dibahas lebih lanjut dengan sejumlah catatan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah. Satu di antaranya menekankan agar penyertaan modal kepada PT Jamkrida Bali Mandara dan PT BPD Bali memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya UMKM, petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha kecil.
Terkait pinjaman daerah, Golkar meminta pemerintah menyampaikan secara transparan besaran pinjaman, peruntukan, bunga, jangka waktu, serta kemampuan pengembaliannya agar tidak membebani APBD mendatang.
Terhadap RAPBD Semesta Berencana 2027, Golkar menyoroti defisit anggaran sebesar Rp157,88 miliar dari pendapatan Rp1,76 triliun dan belanja Rp1,92 triliun. Fraksi ini meminta kepastian sumber pembiayaan serta pengelolaan risiko fiskal sesuai ketentuan yang berlaku.
Golkar juga mendorong belanja daerah lebih produktif dan tepat sasaran, terutama untuk infrastruktur, pertanian, peternakan, pariwisata, dan pemberdayaan UMKM.
Fraksi PDI Perjuangan memberikan sejumlah catatan kritis terhadap RAPBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2027. Dalam pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti defisit APBD sebesar Rp157,88 miliar, termasuk rencana pinjaman daerah sebesar Rp75 miliar.
Fraksi PDI Perjuangan meminta pinjaman tersebut difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, dengan memperhatikan kemampuan pengembalian serta transparansi penggunaannya.
Selain itu, fraksi ini juga menyoroti realisasi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) hingga Oktober 2026 yang baru mencapai Rp71,44 miliar atau 67,35 persen dari target Rp106,07 miliar. Pemerintah daerah didorong memperketat pengawasan dan digitalisasi pemungutan pajak.
Fraksi PDI Perjuangan pada prinsipnya menerima seluruh Ranperda untuk dibahas lebih lanjut dengan menekankan pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat.
Terakhir, Fraksi NasDem menyatakan setuju keempat Ranperda dilanjutkan ke tahap pembahasan dengan beberapa catatan.
Fraksi partai besutan Surya Paloh itu mengapresiasi rencana penyertaan modal kepada PT Jamkrida Bali Mandara dan PT BPD Bali sebagai investasi daerah yang diharapkan memberikan keuntungan bagi pembangunan Karangasem.
Terhadap APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2027, NasDem meminta target Pendapatan Asli Daerah (PAD) disusun secara realistis berdasarkan potensi daerah.
NasDem juga menekankan agar belanja wajib pelayanan dasar, khususnya pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, menjadi prioritas dalam penyusunan APBD 2027. (*)
