Terbatasnya Anggaran yang Berimbas ke Kinerja Jadi Sorotan Dalam Paripurna Penyampaian LKPJ 2025
KARANGASEM, MEDIA9.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karangasem menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025, Senin (6/4/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Karangasem I Wayan Suastika dan jajaran pimpinan DPRD. Hadir juga Wakil Bupati Karangasem Pandu Prapanca Lagosa dan pimpinan OPD Karangasem.
Terbatasnya anggaran yang berimplikasi terhadap kurang optimalnya kinerja pemerintahan menjadi sorotan utama dalam rapat paripurna penyampaian LKPJ 2025. Mengingat anggaran di tahun 2025 sebesar Rp1,7 triliun, sedangkan belanja daerah melampaui Rp1 triliun.
Wakil Bupati Karangasem Pandu Prapanca Lagosa saat membacakan pidato Bupati Karangasem memaparkan, pendapatan tahun 2025 mencapai sekitar Rp1,7 triliun.
Sementara, belanja daerah melebihi Rp1 triliun dan pembiayaan daerah berada di kisaran angka Rp168 miliar.
Angka ini menunjukkan pergerakan positif, namun dinilai belum maksimal untuk mendorong dan mempercepat pembangunan secara signifikan. Tapi banyak juga terobosan dan penghargaan yang dicapai pemerintah daerah di tengah terbatasnya anggaran.
Satu di antaranya penghargaan nasional di bidang bantuan hukum (Posbakum). Peringkat ke – 2 nasional dalam pengelolaan JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum), hingga apresiasi dari BNN dan pengakuan atas kualitas pelayanan publik di Karangasem.
Kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) menunjukkan tren membaik dengan mencatatkan RSUD Krangasem meraih kategori sangat baik, sementara Dinas Sosial dan Disdikpora meraih kategori baik.
Pandu Prapanca Lagosa menegaskan pentingnya kolaborasi serta keterbukaan terhadap kritik.
“Kami ingin membangun dengan kebersamaan. Kritik DPRD Karangasem sangat kami harapkan sebagai pengingat agar kami tetap waspada dan tidak keluar dari jalur,” ujarnya.
Ketua DPRD Karangasem I Wayan Suastika menegaskan, lembaganya akan mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Pihaknya siap mengawal, mengkritisi, dan mendukung program pemerintah daerah.
“LKPJ ini bukan sekadar laporan, tapi bahan evaluasi bersama. Kami di DPRD siap mengawal, mengkritisi, sekaligus mendukung program yang benar berpihak kepada masyarakat,” kata Suastika.
Pihaknya mengajak eksekutif dan legislatif bersinergi untuk membangun Kabupaten Karangasem. Sinergitas yang terbangun harus diperkuat.
“Jangan sampai ego sektoral justru menghambat langkah kita untuk membawa Karangasem ke arah yang lebih maju dan mandiri,” tambahnya. (adv,05)
